REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi meminta kepada Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Penjamin Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional untuk kritis terhadap kinerja pemerintahan, khususnya teerkait masalah kepegawaian.
“Karena masalah ini menyangkut hajat hidup orang banyak, perasaan, dan kehidupan. Karena tidak mudah mengambil keputusan terkait masalah kepegawaian, ini membutuhkan pertimbangan yang komprehensif. Kita ingin memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, berbasis teknologi, dan berkompetensi," kata Yuddy, Senin (2/11).
Hadir dalam acara tersebut seluruh anggota Tim Independen, seluruh tim Quality Assurance, dan seluruh pejabat tinggi Kementerian PANRB.
Sementara itu, menurut Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional Eko Prasojo, kerja tim independen tidaklah mudah karena harus menggabungkan antara policy maker, knowledge analysis, dan policy process dalam membuat kebijakan.
Dia pun meminta agar semua tim independen memiliki knowledge depository yang memiliki penelitian, sehingga tim memiliki basis data dalam pengambilan kebijakan.
"Kita harus memiliki enginee of reform. Mesinnya yaitu Kemenpan dan leading sector reform harus didorong untuk melakukan perubahan. Keterlibatan stakeholder dan dukungan dari pemerintah menjadi modal yang sangat penting," kata Eko.
Anggota Tim Independen Djohermansyah Djohan mengusulkan agar tim independen diberi keleluasaan untuk melakukan investigasi di lapangan. Menurutnya, selama ini peraturan yang dibuat tidak sejalan dengan fakta di lapangan.
"Praktek pungli masih berjalan, nego-nego untuk izin juga masih terus terjadi. Untuk itu, saya mengusulkan agar tim bisa masuk ke pemerintahan untuk memeriksa kondisi di lapangan," kata Djohermansyah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika