REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menilai alotnya rapat paripurna DPR terkait pengesahan RUU APBN 2016, adalah bentuk teguran kepada Menteri BUMN Rini Soemarno.

"Pesan paling kuat dari rapat Paripurna adalah teguran keras kepada Menteri BUMN yang dianggap kurang transparan terkait Penyertaan Modal Negara (PMN)," katanya di Gedung DPR, Jumat (30/10).

Ia menyebutkan, semua fraksi memiliki pandangan yang sama terkait PMN bahwa tidak selayaknya uang APBN itu dipakai oleh BUMN. "Seharusnya BUMN lah yang menyumbang deviden, bukan sebaliknya, menggunakan uang negara," ujarnya.

Terkait keinginan dari Fraksi PDIP bahwa Menteri BUMN diganti, Fahri tak banyak komentar. "Rini jadi beban bagi Presiden Jokowi dengan apa yang dilakukan Rini dengan memasukan PMN. Proposal Rini soal PMN ditolak," katanya.

Ia menyebutkan, semua fraksi memiliki pandangan yang sama terkait PMN bahwa tidak selayaknya uang APBN itu dipakai oleh BUMN.

"Seharusnya BUMN lah yang menyumbang deviden, bukan sebaliknya, menggunakan uang negara," ujar Fahri.

Seperti diketahui hingga kini mayoritas fraksi menolak masuknya PMN dalam RAPBN 2016. Nilai penyertaan yang mencapai Rp39 triliun dinilai terlalu besar oleh fraksi-fraksi di DPR

Ikuti Whatsapp Channel Republika