REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penolakan terhadap penyertaan modal negara (PMN) untuk BUMN menyeret Menteri BUMN, Rini Soemarno. Fraksi PDIP, menilai sudah sewajarnya Rini dicopot dari jabatannya.
"Sebagian fraksi memang tidak sepakat atau meminta PMN ditinjau ulang. Alasannya karena harus diprioritaskan untuk program lain yang mendorong penciptaan kesepakatan kerja, ketahanan kerja," Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (30/10).
Ia menyebut, jika masih mendapatkan PMN, akhirnya BUMN justru menjadi beban dan bukan aset. Kebijakan Menteri Rini pun dianggap merugikan negara.
"Kebijakannya tidak tepat, memberi beban bagi negara. Kebijakan Bu Rini merugikan keuangan negara," ujar Hendrawan.
Ia berpendapat, Kementerian BUMN seharusnya dipimpin sosok yang kreatif dan solutif. Karena itu, dia menilai sudah seharusnya Jokowi mempertimbangkan untuk mengganti Rini.
"Saya kira itu yang harus dipertimbangkan (mengganti Rini). Cari figur yang tepat untuk sinergikan BUMN," ucap Ketua DPP PDIP ini.
PDIP menjadi salah satu fraksi yang menolak masuknya alokasi PMN untuk BUMN di RAPBN 2016. Selain itu, fraksi-fraksi lain yang menolak adalah Golkar, PKS, Gerindra, dan PPP.
Sementara itu, PDIP punya sosok ideal lain untuk mengisi jabatan tersebut. "Yang kita butuhkan adalah sosok dengan pemikiran kreatif dan solutif," kata Hendrawan.
BUMN, kata dia, saat ini butuh disiinergikan. Ketika ditanya apakah lebih baik posisi menteri BUMN diisi sosok profesional atau dari partai politik?Hendrawan menjawab, "Tidak boleh didikotomikan profesional dan non profesional."
Sejumlah kebijakan Rini selama memimpin Kementerian BUMN dikritik, yang terbaru adalah soal PMN. Penolakan itu pun berujung pada dorongan agar Rini dicopot.
"Saya kira itu yang harus dipertimbangkan (mengganti Rini). Cari figur yang tepat untuk sinergikan BUMN," ucap dia mengakhiri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
