REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno mengatakan sebagian anggota F-PDIP tidak sepakat dengan masuknya alokasi penyertaan modal negara (PNM) untuk BUMN di RAPBN 2016.

"Alasannya karena seharusnya anggaran untuk PMN ini bisa diprioritaskan untuk program lain yang mendorong penciptaan kesepakatan kerja serta ketahanan kerja," ujarnya di DPR, Jakarta Pusat, Jumat (30/10).

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPP Bidang Ekonomi PDIP itu melanjutkan, jika masih mendapatkan suntikan dana dari APBN, akhirnya BUMN justru menjadi beban dan bukan aset negara.

Ia pun menegaskan kebijakan Menteri BUMN Rini Soemarno tidak tepat dan berpotensi merugikan negara. Hendrawan menilai, hal ini seharusnya bisa menjadi pertimbangan bagi Presiden Joko Widodo untuk mengganti Rini sebagai Menteri BUMN. Menurut dia, Kementerian BUMN seharusnya dipimpin sosok yang kreatif dan solutif.

"Saya kira itu yang harus dipertimbangkan (mengganti Rini). Cari figur yang tepat untuk sinergikan BUMN, Sehingga BUMN dapat menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya untuk negara, bukan justru merugikan," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika