REPUBLIKA.CO.ID, TASIKMALAYA -- Sejumlah masyarakat menghadiri acara sosialisasi untuk memilih kolom tidak setuju pada surat suara di pilkada Kabupaten Tasikmalaya yang hanya ada satu pasangan calon (calon tunggal). Sosialisasi tersebut diselenggarakan di Pondok Pesantren Al Choiriyah, Kampung Cibeas, Desa Cintaraja, Kabupaten Tasikmalaya, Kamis (29/10).

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jawa Barat Partai Persatuan Pembanguan (PPP) kubu Djan Faridz, Farhanul Hakim, mengatakan, seharusnya yang mengkampanyekan tidak setuju itu partai politik (parpol). Sebab, parpol lah yang mempunyai peran sebagai pelaku hajat pilkada. Contohnya seperti PPP yang sudah berjalan melakukan sosialisasi.

Menurut Farhanul, PPP sudah membuat instruksi secara langsung dalam pertemuan bahwasannya PPP tidak mencalonkan incumbent pasangan Uu Ruzhanul Ulum-Ade Sugianto pada pilkada kali ini. "Pilihannya kami sesuai komitmen awal, jika KPU menyelenggarakan pilkada dengan sistem referendum, maka jawaban PPP memilih tidak setuju," kata Farhanul kepada Republika, Kamis (29/10). 

Menurutnya, hal tersebut merupakan pesan partai. Farhanul juga menegaskan, pilihan setuju atau tidak setuju semuanya dilindungi undang-undang (UU). Seandainya ada pihak yang mengganggu hak masyarakat untuk memilih tidak setuju, hal tersebut sangat salah. 

Maka, meski diakui atau tidak diakui KPU, Farhanul mengatakan, partai-partai yang komitmen memilih pilkada di Tasikmalaya diundur harus menugaskan saksi di TPS. Saksi tersebut ditugaskan untuk mengawal berlangsungnya pemungutan suara dan penghitungan suara. 

Farhanul menambahkan, pihaknya tidak menolak pilkada, tapi karena berbagai pertimbangan lebih baik pilkada di undur sampai 2017. Ia juga berharap, jika pilkada di selenggarakan di 2017 akan lebih demokratis dan calonnya lebih banyak lagi. Menurutnya, keinginan pilkada di undur juga bukan kehendak sendiri tapi atas dasar konsensus elit partai politik.

Ikuti Whatsapp Channel Republika