Rabu 28 Oct 2015 18:53 WIB

Tokoh Sunda: Jangan Bawa Konflik Iran-Arab Saudi ke Indonesia

Rep: Muhammad Akbar Wijaya/ Red: Fernan Rahadi
Dedi Mulyadi
Foto: Republika/Sukimintoro
Dedi Mulyadi

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Tokoh masyarakat Sunda Dedi Mulyadi berharap konflik antara Iran dan Arab Saudi mengenai paham Syiah dan Sunni tidak terseret ke Indonesia. Pernyataan ini disampaikan Dedi guna menanggapi surat edaran Wali kota Bogor Bima Arya yang melarang masyarakat Syiah Bogor merayakan hari Asyura.

 

“Saya sebagai orang Sunda dan warga Indonesia harusnya kita tidak terjebak konflik dua keyakinan di negara lain. Karena permasalahan Syiah dan Sunni adalah konflik Arab Saudi dengan Iran,” kata Dedi dalam keterangan pers yang diterima Republika, Rabu (28/10).

 

Para pemimpin di Jawa Barat bisa mencontoh sikap raja-raja Sunda. Dedi yang juga Bupati Purwakarta ini mencontohkan Prabu Siliwangi yang memiliki keyakinan Sunda Wiwitan dapat menikah dengan Nyai Subang Larang yang pemeluk agama Islam. Sehingga masyarakat bisa hidup berdampingan secara rukun. Prabu Siliwangi.

“Kita ini bersaudara, jadi tidak usah masalah timur tengah dibawa ke negeri ini,” kata Dedi.

Dedi berharap negara melindungi keyakinan masyarakat sesuai amanat konstitusi. Karena menurutnya sebelum agama formal diakui negara, masyarakat Indonesia telah memiliki keyakinan sendiri seperti Sunda Wiwitan, Kejawen, keyakinan Suku Dayak, dan lain sebagainya.

“Jangan sampai karena mereka tidak bisa menulis nama agama di identitasnya, akhirnya tidak punya akta dan kartu identitas,” kata Dedi.

Dedi menyatakan hari ini (28/10) ia akan mengirimkan surat resmi kepada Presiden Joko Widodo. Surat itu berisi permintaan agar negara melindungi seluruh warganya meski tidak memiliki agama formal yang disepakati di negeri ini.

“Hari ini saya kirim surat kepada Pak Presiden, saya menyampaikan usulan agar seluruh masyarakat bisa mendapat perlindungan, sehingga tidak ada lagi perbedaan meski berbeda tentang keyakinannya,” katanya.

Dedi mengatakan Purwakarta sudah berusaha keras melindungi ragam keyakinan seluruh warganya. Bahkan sejak jauh hari dia memberi instruksi kepada bawahannya untuk mencantumkan apapun keyakinan masyarakatnya di KTP.

 

“Sudah sejak lama, di Purwakarta kami mencantumkan apapun keyakinan dan aliran kepercayaan di kartu identitas masyarakat. Itu upaya kami untuk sekuat tenaga dalam melindungi masyarakat,” ujarnya.

 

Sebelumnya Wali Kota Bogor Bima Arya mengeluarkan surat edaran yang berisi larangan kepada masyarakat Syiah di Bogor, Jawa Barat, merayakan hari Asyura. Larangan tersebut sesuai surat No300/1321-Kesbangpol tentang Imbauan Pelarangan Perayaan Asyura di Kota Bogor.

 

Salah satu poinnya adalah melarang jemaat Syiah untuk memobilisasi masyarakat dengan mendatangkan anggota Syiah dari luar Bogor, hal itu dilakukan untuk menjaga stabilitas kemanan dan ketertiban di Kota Bogor.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement