Jumat 23 Oct 2015 12:52 WIB

Jokowi: Segera Lakukan Restorasi Lahan Gambut

Presiden Jokowi didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin rapat terbatas, di kantor Presiden, Jakarta, Jumat (23/10).
Foto: Setkab
Presiden Jokowi didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin rapat terbatas, di kantor Presiden, Jakarta, Jumat (23/10).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka rapat terbatas membahas langkah-langkah pengendalian kabut asap yang terjadi baik di Sumatra, Kalimantan ataupun pulau lainnya di antor Presiden, Jakarta, Jumat (23/10).

"Kondisi ini sangat berdampak dan sudah masuk dalam kategori yang sangat tidak sehat," ujar Presiden Jokowi dalam pidato pembukaan ratas tersebut.

Presiden menyatakan bahwa baru dapat laporan di pulau Sumatra masih ada 826 titik, di Sumatra Selatan 703 titik, di Kalimantan 974 titik dan lain-lainnya di Sulawesi dan beberapa titik di Papua. Langkah konkret yang pertama Presiden Jokowi tegaskan adalah pelaksanaan one map policy yang harus dijalankan di Menko Perekonomian dan Bappenas.

Kedua adalah menghetikan izin baru pengelolaan lahan gambut maupun yang sudah memiliki izin namun masih belum beroperasi. "Untuk lahan gambut saya perlu sampaikan untuk menteri LH, tidak ada izin baru gambut, kemudian segera lakukan restorasi gambut," ujar Jokowi.

"Ketiga, adalah meninjau kembali izin-izin lama, sudah harus keras kita, yang belum dibuka tidak boleh dibuka," ujar Jokowi.

Presiden juga menegaskan perlunya proese evakuasi warga yang terdampak dari asap kebakaran lahan gambut, hal itu sudah dirapatkan di Kemenkopolhukam.

"Saya kira proses itu segera dilaksanakan dan saya instruksikan untuk penanganan fokus penaganan api dan dampak asap ini dilakukan secara masiv oleh semua kementerian agar konsentrasi dan masuk ke lapangan terutama untuk yang berkaitan dengan anak dan bayi," tambah Jokowi.

Presiden juga meminta kepada Menteri Kesehatan agar tidak perlu evakuasi ke luar kota saja, aga tidak menyulitkan proses tersebut.

Evakuasi warga dapat dilakukan di dalam kota seperti gedung-gedung pemerintahan atau kantor Bupati yang dipasangi alat pembersih udara, dan khusus ditujukanbuntuk bayi dan anak. Kemudian yang berkaitan dengan kesehatan, Presiden meminta agar pelayanan medis dapat dimobilisasi baik dari BUMN maupun swasta.

"Saya kira harus sudah mulai ke arah sana. Baik untuk yang berkaitan dengan ISPA yang berkaitan dengan kesehatan lainnya yang terdampak dari asap," ujar Presiden.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement