REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menetapkan anggota DPR dari Fraksi Hanura Dewie Yasin Limpo sebagai tersangka. Dewie diduga sebagai penerima suap terkait proyek pengembangan pembangkit listrik micro hydro di Papua.

" Setelah dilakukan pemeriksaan, penyidik KPK meningkatkan status DYL menjadi tersangka," kata Pimpinan sementara KPK, Johan Budi di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (21/10).

Selain Dewie, KPK juga menetapkan BH, RB, SET, serta IR sebagai tersangka. Keempat orang tersebut, Johan mengatakan, merupakan penangkapan dari operasi tangkap tangan (OTT) di Kelapa Gading.

Johan mengatakan dalam kasus ini, tersangka IR dan SET selaku pengusaha yang diduga sebagai pemberi uang kepada Dewie. Menurut Johan, proyek itu baru sebatas rencana. Anggarannya, lanjut Johan, baru dimasukkan dalam anggaran tahun depan. "Rencananya untuk anggaran tahun 2016," kata Johan.

Dia mengatakan, tersangka IR dan SET selaku pengusaha yang diduga sebagai pemberi disangka melanggar Pasal 5 Ayat (1) Huruf a atau Huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Sementara itu, DYL, RB, dan BH diduga sebagai penerima dijerat dengan Pasal 12 Huruf atau Huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Sebelumnya, KPK melakukan OTT di sebuah rumah makan di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa (20/10) malam. Pemberi suap yakni IR dan EST bertemu dengan kaki tangan adik Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo berinisial RB. Mereka ditangkap setelah keluar dari rumah makan. Dalam OTT tersebut, KPK juga menyita barang bukti berupa uang dalam bentuk dollar Singapura berjumlah 177.700.

Ikuti Whatsapp Channel Republika