REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Politikus Partai Hanura, Syarifudding Sudding menegaskan fraksi partainya di DPR RI belum memutuskan sikap terkait usulan revisi Undang-Undang KPK. Ia mengakui usulan tersebut penuh dengan kontroversi.

"Tapi sering kali disampaikan Pak Wiranto, bahwa jangan sekali-kali ada upaya untuk melemahkan KPk dalam bidang regulasi, itu yang selalu diwanti-wanti. Jangan ada upaya melemahkan intitusi KPK dalam pemberantasan Tipikor," kata pria asal Sulawesi Selatan itu, di Tangerang, Ahad (11/10).

Sudding melanjutkan, dirinya jelas tidak setuju dengan adanya pembatasan umur KPK serta adanya aturan permintaan izin kepada pengadilan tentang penyadapan. Sementara, menurutnya masih banyak hakim yang bermasalah. Belim lagi belum ada jaminan dalam 12 tahun ke depan permasalahan korupsi di negeri ini bisa diselesaikan.

"Saya pribadi, sebagai komisi III dan fraksi, ketika usulan itu yang dimajukan dan itu akan dibahas tentu itu akan saya tolak, karena itu akan mengamputasi dan melemahkan, serta membunuh KPK," katanya

"Apalagi dengan pembatasan umur 12 tahun, saya kira itu sangat tidak relevan dalam situasi dan kondisi bangsa saat ini di mana persoalan korupsi masih sangat masif," ujarnya.

Ia menambahkan, Hanura belum mengambil sikap dalam RUU KPK ini karena masih sangat banyak yang menurutnya hatus didalami. Akan tetapi, dalam waktu dekat Hanura akan membahas sikap apa yang akan diambil menyikapi RUU tersebut.

Seperti diberitakan sebelumnya, anggota Baleg DPR RI mengusulkan revisi terhadap Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Usulan agar UU KPK diubah paling banyak diajukan oleh anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yakni 15 orang.

Kemudian, Fraksi Golkar ada 9 anggota dewan. Selanjutnya, ada dua anggota dewan dari Fraksi PKB, lima orang anggota Fraksi PPP, 11 orang anggota dari Fraksi NasDem dan dari Fraksi Hanura sebanyak 3 orang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika