Ahad 11 Oct 2015 20:06 WIB

Mayoritas Warga Purwakarta Dukung Kebijakan Ikut KB

Rep: Ita Nina Winarsih/ Red: Andi Nur Aminah
Keluarga berencana (Ilustrasi)
Foto: Republika/Tahta Aidilla
Keluarga berencana (Ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, PURWAKARTA -- Mayoritas warga Kabupaten Purwakarta, Jabar, mendukung penuh kebijakan bupati soal sanksi bagi yang tidak ikut KB. Pasalnya, dengan ikut KB maka pasangan suami-isteri ikut merencanakan masa depan anak-anak mereka.

Ratna Suminar (24 tahun), ibu rumah tangga asal Gg Flamboyan, Kelurahan Nagri Kaler, mengatakan, zaman sekarang punya anak itu harus direncanakan dengan matang. Sebab, persaingan zaman akan semakin ketat. Karena itu, kebijakan bupati tersebut sangat positif. Sebab, bisa menjadi salah satu upaya untuk menekan populasi manusia yang semakin banyak ini.

"Semakin banyak manusia, nanti akan tak seimbang dengan daya dukung alam ini. Jadi, memang harus ada solusinya," ujar Ratna, Ahad (11/10).

Selain itu, anak-anak juga berhak mendapatkan kehidupan yang layak. Baik, dari sisi pendidikan, kesehatan, serta keamanan dan kenyamanan. Jadi, bila dalam keluarga anaknya hanya dua, menurutnya, itu sangat proporsional. Sebab, dua anak itu nantinya bisa menikmati hak-haknya dengan baik.

Berbeda dengan keluarga yang anaknya banyak, tetapi kemampuan ekonominya minim. Kondisi itu, akan menimbulkan masalah lain di masa depannya. Anak-anak mereka jadi tak terurus, karena ibu-bapaknya sibuk mencari nafkah buat mereka.

"Jadi, segala sesuatunya harus di rencanakan. Slogan, banyak anak banyak rezeki, sudah tak sesuai lagi di zaman sekarang," ujarnya.

Senada dengan Ratna, Suyoto (55 tahun), tokoh masyarakat asal Gg Garuda, Kelurahan Nagri Tengah, menyebutkan, kebijakan bupati ini tak ada salahnya. Justru, masyarakat harus mengikutinya. Sebab, kebijakan ini sangat positif. "Jadi, memang harus di kawal kebijakannya," ujar dia.

Berbeda dengan kedua warga ini, Mulyana (34 tahun), asal Gg Beringin, Kelurahan Nagri Kaler, mengaku bingung dengan kebijakan bupati ini. Pasalnya, dia bersama isterinya telah menikah selama enam tahun, tapi belum dikaruniai anak. Sehingga, pasangan ini tidak ikut program KB.

"Kalau nasibnya seperti kami bagaimana? Apa subsidi kami akan dicabut juga," ujarnya.

Sementara itu, Bupati Dedi Mulyadi, menegaskan, kebijakan ini berlaku bagi pasangan suami-isteri yang banyak anaknya. Jadi, untuk membatasinya salah satunya dengan ikut KB. Sedangkan, bagi pasangan yang belum punya anak, tidak terdampak pada kebijakan ini.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement