REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf mengaku heran dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengatakan tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja, padahal bertolak belakang dengan data Kementerian Tenaga Kerja.
"Perkataan Presiden Jokowi tentang tidak adanya PHK di Indonesia saat ini sungguh mengherankan, karena berdasarkan data Kemenaker jelas-jelas hampir 45 ribu pekerja mengalami PHK," katanya di Jakarta, Kamis (8/10).
Dede juga mengatakan, berdasarkan data Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, ratusan ribu pekerja mencairkan Jaminan Hari Tua (JHT). Hal itu menurut dia, bisa dijadikan indikasi, karena itu dirinya mempertanyakan apa dasar Presiden Jokowi berkata demikian.
"Saya khawatir Presiden tidak mendapatkan laporan yang benar dari para pembantunya terkait jumlah PHK, jangan sampai laporan yang diberikan hanya sekadar Asal Bapak Senang (ABS)," ujarnya.
Juru bicara Partai Demokrat itu berharap Presiden Jokowi mendapat informasi yang akurat agar dapat melihat realita kondisi pekerja secara obyektif. Menurut dia, sangat memprihatinkan apabila yang disampaikan seorang Presiden tidak sesuai dengan kenyataan yang ada sehingga menyebabkan kesimpangsiuran informasi.
"Namun yang penting, bagaimana agar pemerintah mampu hentikan dan cegah gelombang PHK, jangan sampai para pekerja kehilangan penghasilannya. Karena daya beli pekerja harus dijaga agar roda perekonomian tetap berjalan," katanya.
Dia mengajak seluruh elemen bangsa saling bahu-membahu membenahi kondisi yang ada. Menurut dia, seluruh elemen bangsa baik pemerintah, kalangan usaha, pekerja dan masyarakat harus bersatu meningkatkan kembali pertumbuhan ekonomi.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta jajarannya agar mencari perusahaan yang melakukan PHK terhadap karyawannya dalam beberapa waktu terakhir. "Cari mana yang PHK, saya suruh cari Kepala BKPM, tapi tidak ketemu," kata Presiden Jokowi dalam acara Peluncuran Program Investasi Padat Karya Menciptakan Lapangan Kerja, Senin (5/10).
Ikuti Whatsapp Channel Republika