REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: William Henley (Founder Indosterling Capital)
Paket kebijakan ekonomi telah dirilis oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Akankah paket kebijakan ekonomi ini mampu menjadi stimulus bagi perbaikan nasib para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM)? Sesungguhnya paket kebijakan ini dapat dipandang sebagai 'karpet merah' bagi UKM.
Secara tersurat, Jokowi sebenarnya sudah mulai membukakan jalan bagi UKM agar terlepas dari jerat regulasi yang selama ini kerap menghambat. Dari tiga poin utama paket kebijakan ekonomi, salah satunya bisa menjadi stimulus positif bagi para pelaku UKM.
Sebagaimana diucapkan Jokowi bahwa diperlukan upaya untuk mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi, debirokratisasi, penegakan hukum dan peningkatan kepastian usaha. Jokowi juga mengungkap ada 79 aturan yang dirombak dari 154 yang masuk sehingga bisa menghilangkan duplikasi dan memangkas aturan yang menghambat daya saing.
Teknisnya disajikan dalam berbagai bentuk mulai dari peraturan presiden, keputusan menteri untuk mempercepat birokrasi, penyederhanaan izin, penguatan sinergi dan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat. Setidaknya pondasi sudah dibentuk.
Menyikapi ungkapan presiden itu maka secara tidak langsung ada perintah kepada seluruh pemegang kebijakan, termasuk kepala daerah, agar mulai merealisasikannya. Membuka sumbatan yang selama ini masih menempel pada regulasi lama. Perlu ditekankan juga, paket kebijakan ekonomi ini sesungguhnya lebih bertujuan untuk menggerakan sektor riil.
Pemerintah melalui Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution sebenarnya sudah memberikan gambaran akan ada upaya penguatan pembiayaan ekspor melalui National Interest Account dengan Menteri Keuangan sebagai pihak yang memberikan penugasan khusus kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) untuk menyalurkan kredit murah ke proyek-proyek terpilih.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
