REPUBLIKA.CO.ID, 

SERANG – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Banten menolak rencana penghapusan tunjangan profesi guru (TPG) oleh pemerintah. Bahkan jika benar peraturan tersebut akan direalisasikan, ratusan ribu guru se-Banten siap melakukan unjuk rasa dengan turun ke jalan.

“Yang jelas kita menolak, kalau benar terjadi kita akan melakukan audensi dengan pemerintah pusat terlebih dahulu, kalau audensi tidak ada hasilnya kita juga siap demontrasi pun akan kita lakukan, di Banten saja ada 85 ribu guru PNS, apalagi yang honorer ada 150 ribu guru,” kata Ketua PGRI Banten Aep Junaidi, Rabu (30/9).

Ia menjelaskan penghapusan tunjangan guru akan mengakibatkan kesejahtraan guru semakin terpuruk, sehingga peningkatan mutu pendidikan di Indonesia semakin rendah. Padahal, pada masa kampanye menjelang Pemilu Presiden 2014, Joko Widodo berjanji TPG tidak akan dihapus, bahkan akan ditambah.

“Penghapusan tunjangan juga ada relevansinya dengan peningkatan mutu, kesejahtraan guru, kita harus sikapi sesama, jika perlu akan turun kejalan, tapi harus melakukan dengan sopan kalau pemerintah memperhatikan kebijakan untuk guru,” jelasnya.

Lebih lanjut Aep mengatakan, dalam amanat UU Nor 14/2015 tentang Guru dan Dosen (UUGD) tertulis sangat jelas bahwa guru (termasuk dosen) harus diberikankepada gru yang memperoleh sertifikat pendidikan (mengikuti sertifikasi) akan memperoleh satu kali gaji pokok.

“Untuk menjaga kehormatan guru, kita (PGRI) akan melakukan pelatihan dan pendidikan kepada guru yanga ada di Banten, sehingga profesionalitas akan terjaga, mutu pendidikan meningkat,” tegasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika