REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR, Zulkifli Hasan mengajak segenap bangsa dan negara untuk melakukan rekonsiliasi nasional terkait dengan kisruh PKI. Jelang momen G30S/PKI, terjadi silang pendapat apakah Indonesia perlu meminta maaf atau tidak kepada korban PKI.
Menurut Zulkifli, biarkan kasus G30S/PKI itu menjadi sejarah. Ia meminta, rakyat jangan terus dipenjara masa lalu. Masyarakat harus melihat masa sekarang dan masa yang akan datang, karena dunia berubah dengan cepat.
''Sekarang saatnya kita rekonsiliasi nasional. Kita selesaikan, kalau ada pelanggaran HAM berat kami mendukung teman-teman dari kontras, Perjuangan 65, Trisakti ini kita tuntaskan. Kalau bisa jangan ada beban sejarah,'' kata Zulkifli kepada wartawan, di Ruang Kerjanya, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (30/9).
Indonesia, kata dia, merupakan bangsa yang besar, dan merupakan satu keluarga. Sehingga, rakyat harus bersama-sama membenahi negeri ini, dan jangan dikotak-kotak lagi.
''Manusia Indonesia memiliki hak yang sama terhadap negeri ini, untuk menjadi apapun asal sesuai undang-undang,'' ujar dia.
Zulkifli menghimbau, agar pelanggaran HAM berat yang terbukti bersalah untuk diselesaikan. Meski, lanjut dia, banyak kategori yang mesti dicermati dalam kasus ini. Ia mengatakan, kasus yang bisa direkonsiliasi segera dikerjakan. Sebab, kalau melalui pengadilan prosesnya akan panjang.
Wakil Ketua MPR, Oesman Sapta menyatakan, dirinya tidak percaya dan belum mendengar ada yang meminta pemerintah untuk minta maaf kepada PKI. Sebab, kata dia, ini merupakan persoalan sejarah. Namun, mengenai masalah PKI ini, Oso menyebutkan sedang dibahas di internal MPR. Kalau ada kesalahan dari pemerintah, tidak ada salahnya meminta maaf.
''Kalau enggak ada kesalahan dituduh-tuduh minta maaf aneh juga. Jadi ada yang menciptakan ini. Ini kurang tepat minta maaf. Jadi biarkan sejarah itu berjalan,'' tegas Oso.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
