REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto menyatakan tak sepakat terkait ide pengelolaan ibadah haji diserahkan ke pihak lain, di luar Arab Saudi. Meskipun kondisi saat ini banyak yang mempertanyakan pengelolaan haji pascamusibah terjatuhnya crane dan tragedi Mina, namun bukan berarti pihak luar bisa mengelola haji.

"Tidak sampai seekstrem itu dialihkan pada pihak lain. Nanti justru akan lebih sulit secara manajerial," ujar politikus Partai Golkar tersebut saat konferensi pers di gedung DPR, Rabu (30/9).

Setya menyatakan, justru yang mesti dilakukan sekarang adalah melakukan investigasi secara transparan. Di mana nantinya negara Islam yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam dapar bersama sama mengevaluasi kejadian tersebut. Sebab korban tragedi Mina banyak yang berasal dari negara anggota OKI.

"Harapannya ke depan bisa lebih sinergis. Nanti negara negara OKI bisa memberi masukan terkait idealnya seperti apa proses pengelolaan haji yah berjalan," ujar Setya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika