REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penempatan relawan Jokowi di perusahaan BUMN baik di posisi komisaris maupun direksi sah-sah saja. Namun tetap ada yang perlu diperhatikan soal penempatan itu, yakni harus sesuai dengan keahliannya.

"Kalau tidak sesuai keahlian, maka akan mengalami kehancuran," ucap anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Abdul Wachid kepada Republika.co.id, Kamis (24/9) malam.

Menurutnya, penempatan relawan Jokowi yang tidak sesuai kapasitasnya malah akan membuat perusahaan BUMN berjalan ke arah kurang baik.

Selain itu, jangan sampai pemberian posisi tersebut dilatarbelakangi faktor imbal balik karena sudah 'mati-matian' mendukung Jokowi dalam ajang Pilpres 2014.

"Kalau sampai benar terjadi, ini sangat hina sekali. Tidak sesuai dengan Nawacita beliau. Orang-orang yang ditempatkan di perusahaan BUMN harus sesuai keahlian dan kapasitasnya. Kalau tidak, ya tidak tepat," tegasnya.

Saat ini, Wachid melihat, tidak hanya di perusahaan BUMN bahkan di di posisi menteri pun Jokowi menempatkan orang-orang yang tidak mumpuni. "Kalau bahasa Jawanya, kelas ecek-ecek," katanya.

Hal ini membuat para menteri yang seharusnya membantu Presiden seolah tidak mempunyai jalan keluar untuk membawa Indonesia keluar dari pelemahan ekonomi.

Begitu pun di perusahaan BUMN, Wachid sangat mengimbau pemerintah agar memilih orang-orang  berkualitas di bidang perusahaan yang akan dipimpinnya.

"Jangan sampai kesannya karena imbal balik lalu mereka yang tidak punya kapasitas diberikan posisi di BUMN," tegasnya lagi.

Seperti diketahui, sejumlah relawan pendukung Jokowi saat Pilpres 2014 menempati posisi komisaris dan direksi di sejumlah BUMN.

Di antarannya adalah Fadjroel Rachman yang menjadi komisaris utama PT Adhi Karya (Persero) Tbk, kemudian Diaz Hendropriyono (Telkomsel), dan Refly Harun (Jasa Marga).

Ikuti Whatsapp Channel Republika