REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Koalisi masyarakat sipil mendorong pemerintah Indonesia melibatkan partisipasi masyarakat dalam menjalankan agenda pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals/SDG) hingga 2030.
Program pembangunan yang mempunyai 17 tujuan dengan 169 target ini akan disepakati para pemimpin negara dalam Sidang Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-70, 25-27 September 2015 di New York, Amerika Serikat.
“Tanpa partisipasi masyarakat, agenda SDGs akan bernasib sama seperti agenda pembangunan milenium (millenium development goals/ MDGs),” kata Sugeng Bahagijo, Direktur International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) di New York, Rabu (23/9).
Di beberapa negara pelaksanaan MDGs yang digagas sejak 15 tahun lalu jauh dari harapan. Di Indonesia sendiri, empat dari delapan tujuan MDGs tercatat jauh dari target. Kegagalan MDGs itu adalah menekan angka kematian angka ibu saat melahirkan, menekan jumlah penderita HIV, memastikan kelestarian lingkungan hidup serta menyediakan akses air minum dan sanitasi layak bagi masyarakat.
Belajar dari hal itu itu, INFID didukung pemerintah Indonesia dan Korea, menggelar acra sampingan "Addresing Implementation Translating SDGs Into National Development Agenda,” di Gedung Ford Foundation, New York.
Diskusi dengan isu utama menyoroti model kemitraan, penerapan SDGs di semua program pembangunan tingkat nasional dan mekanisme akuntabilitas ini menghadirkan sembilan pembicara dan dan dihadiri lebih dari 80 orang delegasi dari berbagai negara.
Bentuk partisipasi masyarakat tersebut, lanjut Sugeng, dapat diwujudkan dengan membentuk panitia bersama melibatkan organisasi masyarakat sipil. “Tanpa mengurangi peran-peran pemerintah,“ kata Sugeng.
Ia meyakini masyarakat sipil dengan keahliannya masing-masing dapat membantu pemerintah agar lebih tajam melakukan pemetaan masalah di lapangan, membuat solusi dan implementasi serta melakukan pengawasan.
Dalam pidatonya di awal diskusi, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, mengatakan nilai penting SDGs perlu didukung kerja sama dengan publik, kebijakan publik dan desain kelembagaan. “Kebijakan yang dibuat harus memperhatikan kelompok yang paling menderita,” katanya.
Sementara itu, Lord McCornell, mantan Menteri Skotlandia dan pendiri UK All Party Parliamentary, salah satu pembicara di forum ini menyampaikan, tantangan mencapai target ambisius SDGs ini, juga memberikan pemahaman dan mendapatkan dukungan komitmen dari anggota parlemen. Tanpa dukungan legislatif, SDGs tidak akan dapat dijalankan. “Parlemen (juga) menjadi kunci penting,” katanya.
Ia pun mendorong agar parlemen di seluruh dunia menjaga keseimbangan jumlah keterwakilan perempuan di parlemen. “Kebijakan ada di tangan mereka,” katanya. Memang jika dicermati 17 tujuan SDGs dengan 169 target menitik beratkan pada isu kemiskinan dan ketimpangan yang dekat dengan masalah perempuan.
Sedangkan Kate Donald, Director at Centre for Economic and Social Right, CSO yang berbasis di New York ini menambahkan catatan penting agar SDGs tidak mengulangi kegagalan MDGs di banyak negara adalah memastikan akuntabilitas berjalan. Konsep akuntabilitas adalah membangun transparansi dan keterlibatan banyak pihak (inklusif).
Ia menegaskan akuntabilitas tidak sekedar bicara tentang birokrasi tapi tentang masyarakat. Ia pun menekankan pentingnya sistem pelaporan yang independen. “CSO bisa menjadi kelompok penekan agar akuntabilitas berjalan baik di tingkat nasional dan global,” katanya
Ikuti Whatsapp Channel Republika