REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie menyatakan 100 laporan yang ada sifatnya terkait masalah pencalonan menjadi kepala daerah. Di mana problem utamanya mengkritisi tentang masalah administrasi.

"Ya mayoritas laporan gugatan ke kami isinya seperti itu," ujarnya saat ditemui di Universitas Al Azhar Indonesia (17/9). Padahal, kata dia, sejauh ini pihaknya sudah banyak mensosialisasikan agar tak terjebak di hal yang sifatnya administratif. Sebab esensinya utamanya adalah jangan sampai rakyat menjadi terhalang untuk memilih pemimpinnya.

Meskipun demikian, kata dia, di satu sisi peraturan yang ada mesti tetap dipantau oleh KPU. Begitu juga dengan putusan panwaslu juga mesti dilaksanakan semisal ada sengketa.

Ditanya terkait sidang DKPP pada kasus Pilkada Surabaya, dia menyatakan akan segera dilaksanakan. Namun memang tidak menjadi prioritas. "Sebab calonnya sekarang kan sudah dua orang. Jadi kita prioritaskan laporan kasus daerah lainnya," jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika