REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan dengan tegas bahwa saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk membicarakan besaran ideal dari gaji pokok dan tunjangan Presiden dan Wakil Presiden.

Tim Komunikasi Presiden Ari Dwipayana dalam siaran persnya di Jakarta, Kamis (17/9), menyebutkan kondisi perekonomian nasional sedang lesu akibat melemahnya perekonomian global. Ia menyebutkan saat ini Presiden, Wakil Presiden dan para menteri hanya fokus untuk bekerja agar pelemahan ekonomi nasional segera bisa diatasi.

Menurut Ari Dwipayana, pernyataan tersebut disampaikan Presiden terkait usulan beberapa politisi di DPR soal kenaikan gaji pokok dan tunjangan Presiden. Sebelumnya, Komisi II DPR RI mengusulkan kenaikan gaji bagi Presiden Joko Widodo, karena dinilai pendapatan Presiden masih jauh di bawah gaji direktur badan usaha milik negara (BUMN).

Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Tagore Abubakar menilai gaji Presiden harus paling tinggi dari pejabat negara lain karena merupakan panglima tertinggi.

Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 68 Tahun 2001 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Negara tertentu Presiden RI, gaji presiden RI berikut tunjangannya sebesar Rp 62.497.800 per bulan. Sementara gaji wakil presiden per bulan sebesar Rp 42.548.670.

Ikuti Whatsapp Channel Republika