REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Pemerintah pada tahun ini menganggarkan dana desa sebesar Rp 20,67 triliun. Sayangnya, pencairan dana desa dari Kementerian Keuangan ke pemerintah kabupaten/kota tidak langsung disalurkan ke masing-masing desa. Banyak daerah yang masih menahan dana desa. Hanya saja, terjadi perkecualian di Provinsi Sulawesi Selatan, di mana pencairan dana desa sudah mencapai 70 persen. Padahal, pencairan dana desa di tingkat nasional baru 26 persen.
"Di Sulawesi Selatan ini rata-rata mencapai 70 persen dalam dua minggu terakhir ini. Mudah-mudahan tiga minggu yang akan datang dana desa di Sulawesi Selatan sudah bisa digunakan minimal 99 persen," kata Marwan saat memberi kuliah umum mahasiswa baru di Universitas Islam Makassar, Sabtu (12/9).
Menurut Marwan, pencairan dana desa mesti dipercepat demi kepentingan bersama. Pasalnya, kalau penggunaan dana bisa bisa segera digunakan untuk pembangunan infrastruktur maupun irigasi persawahan, diharapkan dapat menyumbang pertumbuhan ekonomi sebesar 0,5 persen. Tentu saja, kata dia, kalau hal itu terwujud maka bisa membantu pemerintah dalam mengatasi perlambatan ekonomi tahun ini,
"Dengan penggunaan dana desa, diharapkan desa punya daya saing dan punya kemandirian dan masyarakatnya terberdayakan," kata mantan ketua fraksi PKB DPR tersebut.
Sementara itu, Marwan juga mengajak para mahasiswa dan sarjana untuk ikut mengawal dana desa. Sebagai kaum terpelajar dan generasi muda intelektual, peran mahasiswa dan sarjana sangat penting agar dana desa bisa tepat guna dan tepat sasaran.
"Mahasiswa adalah salah satu tonggak kemajuan bangsa. Tokoh-tokoh bangsa hampir semuanya dulunya adalah aktivis pergerakan.mahasiswa. Karena itu, peran mahasiswa dalam membangun desa-desa pun sangat penting dilakukan saat ini demi kemajuan bangsa Indonesia di masa depan," ujar Marwan.
Marwan menambahkan, para mahasiswa harus mengetahui bahwa membangun Indonesia dari pinggiran, pulau terluar, dan desa-desa masuk dalam agenda kerja pemerintahan Jokowi-JK yang tertuang dalam Nawa Cita. Kementerian Desa PDTT pun dibentuk untuk menjalankan amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah memberi pengakuan dan kewenangan kepada desa.
Termasuk memberi dana desa langsung dari APBN menuju desa melalui kabupaten dan kota. "Dimensi membangun infrastruktur desa artinya dana desa bisa dipakai untuk membangun jalan desa, membangun irigasi desa, embung desa, dan pembangunan fisik lainnya yang berhubungan dengan kebutuhan desa," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika