REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Sutiyoso mengatakan program rekrut 1000 personel baru untuk mendukung kinerja BIN di daerah. Sebab saat ini, BIN sangat kekurangan personel yang bertugas di daerah.
"Rekruitmen banyak personel, 1000 orang untuk menambahkan kekurangan di daerah," katanya di sela rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, Kamis (10/9).
Menurutnya sebab saat ini, setiap anggota BIN memiliki ruang lingkup pengawasan 2 Kabupaten/ Kota. Padahal, idealnya, dalam 1 kabupaten/ Kota minimal ada satu personel yang bertanggungjawab mengawasi dan mencegah terjadinya konflik horisontal.
"Jadi, dengan satu personel yang harus mengawasi 2 Kabupaten/ Kota, menjadi pekerjaan yang sangat sulit," ujarnya.
Ia melanjutkan terlebih tahun ini, Indonesia akan menggelar pemilihan kepala daerah serentak di 269 wilayah. Penambahan personel sangat dibutuhkan untuk menjaga kondisi tetap kondusif.
Meskipun diakuinya, saat ini kondisi di daerah-daerah penyelenggara pilkada diprediksi akan kondusif. Sebab, persoalan seputar pilkada sudah mulai terselesaikan. Misalnya soal calon tunggal.
Kalaupun masih ada pasangan calon tungga, hal itu tidak akan memengaruhi kondisi keamanan dan ketertiban secara nasional. Sebab, dari 269 daerah hanya beberapa yang memunculkan pasangan calon tunggal.
Sutiyoso justru mengeluhkan, adanya pemotongan anggaran yang diajukan BIN ke negara. Menurutnya, anggaran BIN sudah sangat kecil, namun, tetap terkena dampak pemotongan anggaran dari Menteri Keuangan.
"Heran saja, BIN ini lini depan negara, program kita banyak, anggaran sudah kecil, dipotong lagi," tegasnya.
Dalam pengajuan anggaran 2016, BIN mengajukan anggaran sekitar Rp 2,01 triliun. Namun, dalam kebijakan dan anggaran belanja pemerintah pusat RAPBN tahun 2016 dan proyeksi jangka menengah periode 2017-2019 di Nota Keuangan Pemerintah anggaran BIN hanya tercantum Rp 1.592,6 miliar. Artinya ada pemotongan sekitar Rp 500 miliar.