REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Dinas Perumahan dan Gedung DKI Jakarta Ika Lestari Aji mengatakan pendataan penghuni rumah susun (rusun) sudah cukup maksimal. Hingga kini 98 persen penghuni sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan alamat sesuai rusun yag mereka tempati.
"Saat ini kurang lebih 98 persen yang sudah ber-KTP," kata Ika kepada Republika.co.id, Rabu (9/9).
Ia menyebutkan penghuni di Jakarta kebanyakan sudah mau didata sesuai rusun yang saat ini ditinggali. Pihak yang menolak, ujarnya, hanya mereka yang punya niat tidak baik. Inilah yang menurut dia akan terus ditertibkan agar semuanya bisa segera terdata.
"Yang tidak mau dimungkinkan karena punya niat tidak baik atau punnya rumah lain. Oleh sebab itu kita akan segera tertibkan," sebutnya.
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta Edison Sianturi mengatakan pihaknya akan menggencarkan operasi bina kependudukan (biduk) untuk mendata penghuni rumah susun di Jakarta. Hal ini dilakukan untuk mengubah KTP penghuni sesuai dengan domisili rusun yang ditinggalinya.
"Kami akan terus biduk ke rusun-rusun di seluruh Jakarta. Kami akan data," kata Edison saat dihubungi, Selasa (8/9) lalu.
Menurut dia, banyak penghuni yang enggan diubah data tempat tinggalnya di rusun. Ini yang akan didata untuk ditindaklanjuti. Ia menduga warga tersebut tidak hanya tinggal di satu rusun tapi juga memiliki rumah di lokasi lain.
"Bisa saja dia punya rumah di tempat lain. Kalau memang begitu itu yang harus kita tindak," ujarnya.
Bagi warga yang menolak didata, tambahnya, ia mengimbau agar lebih baik meninggalkan rusun. Masih banyak warga Jakarta yang ingin tinggal di rusun tapi tidak bisa karena keterbatasan jumlah rusun.
Ia mengaku pihaknya akan bekerja sama dengan dinas perumahan dalam mendata warga untuk diberikan KTP sesuai alamat barunya.
Saat ini Pemprov DKI Jakarta memiliki 135 blok rusun dengan total 14.201 unit. Rusun diperuntukkan terutama untuk warga yang terkena dampak pembebasan lahan atau gusuran.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
