REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggaran penyusunan naskah pidato Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dilaporkan mencapai Rp805 juta dalam satu tahun.

Menanggapi hal itu, anggota Banggar DPRD DKI Bestari Barus menilai besar anggaran tersebut tidak wajar. Ia mengatakan jika dirata-rata satu bulan berpidato 10 kali, maka dana untuk sekali menyusun pidato gubernur mencapai delapan juta rupiah.

"Gubernur kan tidak terlalu banyak pidato pakai teks. Angka itu kalau kita bagikan rata satu bulan itu 10 pidato saja, masa satu pidato saja ngerancangnya mesti delapan juta sih," katanya saat dihubungi, Rabu (9/9).

Selain itu, menurutnya selama ini sangat jarang Gubernur Basuki Tjahaja Purnama berpidato dengan menggunakan teks. Ia bahkan mengaku sudah menyampaikan kepada inspektorat DKI Jakarta soal anggaran yang dinilainya terlalu tinggi tersebut.

Bestari berharap harus ada perbaikan. Terlebih anggaran tersebut menggunakan uang rakyat yang seharusnya bisa digunakan untuk kepentingan yang lebih penting.

Anggaran ini terkuak saat Kepala Biro Kepala Daerah dan Kunjungan Luar Negeri (KDH & KLN) Muhammad  Mawardi memaparkan program kegiatannya dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) Tahun 2016 yang digelar Selasa (8/9) kemarin.

Ikuti Whatsapp Channel Republika