REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi mengatakan YLKI memiliki beberapa catatan terkait pernyataan Menteri Rizal Ramli perihal mafia token listrik yang merugikan konsumen.
Menurut Tulus sebaiknya Rizal Ramli mengungkap sumber data perihal info dimaksud, sehingga tidak membingungkan konsumen dan masyarakat umum. Kemudian, managemen PT PLN juga harus memperbanyak sosialisasi pada masyarakat tentang struktur tarif listrik pra bayar, berapa komponen pajak, biaya admin, dan lainnya.
"Selama ini mayoritas konsumen tidak mengerti struktur tarif pulsa token," kata Tulus dalam siaran pers, Selasa (8/9).
Managemen PT pln, lanjut Tulus, tidak boleh memaksa konsumen untuk menggunakan listrik pra bayar, jika konsumen tidak mau, dan tetap memilih listrik pasca-bayar. Kemudian, managemen PT PLN harus segera memperbaiki distribusi pulsa token, yang di banyak tempat masih sulit diperoleh konsumen, tetutama di perdesaan-perdesaan.
"PT PLN juga harus aktif pro-aktif mengedukasi konsumen, bagaimana menggunakan pulsa token secara cerdas dan efisien," tegasnya.
Ia menambahkan, patut diduga, struktur tarif listrik pra bayar lebih mahal dibanding struktur tarif listrik pasca bayar, karena konsumen dibebani membayar kWh meter listrik pra bayar, yang harganya lebih mahal dibanding kWh meter listrik pasca bayar.
Perlu diketahui listrik pra-bayar sudah banyak dipakai di berbagai negara, termasuk di Afrika Selatan. Dalam beberapa hal listrik pra bayar lebih efisien daripada listrik pasca-bayar, terutama bagi PT PLN.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
