REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan menyerukan agar aparat kepolisian tidak malah membuat gaduh ketika melakukan proses penyidikan. Nyatanya, sejak kemarin malam, kegaduhan justru berasal dari Istana Negara.
Direktur Eksekutif Jokowi Watch Tigor Doris S menyatakan, pemicu kegaduhan bermula ketika Dirut PT Pelindo II RJ Lino melakukan komunikasi personal dengan Kepala Bappenas Sofyan Djalil. Percakapan itu diperdengarkan kepada media. Bahkan, RJ Lino merasa tersinggung lantaran kantornya digeledah Bareskrim Polri dan sempat mengancam Presiden Jokowi untuk mundur dari jabatannya.
"Itu mengarah ke gaduh politik. Perilaku menelepon dan mempertontonkan komunikasi antara RJ Lino dan Djalil adalah bentuk awal kegaduhan dari dalam Istana. Itu suatu ketidakpantasan," kata Tigor di Jakarta, Rabu (2/9).
Pascaancaman RJ Lino yang disaksikan media, pihaknya memperkirakan proses penggantian Kepala Staf Presiden yang akhirnya dijabat Teten Masduki mulai menjadi target incaran pihak-pihak yang terkait dengan sepak terjang RJ Lino selama ini. Ditambah dengan adanya seruan dari LBP, maka dugaan itu menjadi terjawab.
"Kemarin malam adalah masa krusial yang pertama yang bisa terkategori sangat keras di era kinerja Presiden Joko Widodo. Suasana yang sangat genting tadi malam terlihat dari proses pengusungan calon pengganti LBP sebagai pentolan KSP yang diajukan berbagai unsur lingkar dekat Jokowi," katanya.
Dia melanjutkan, sampai-sampai muncul isu maksud pernyataan kegaduhan yang dilontarkan Luhut Panjaitan itu harus dengan dicopotnya Kabareskrim Polri Komjen Budi Waseso yang kerap cepat melakukan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi. "Terakhir kasus RJ Lino itu sendiri, selain kasus Yayasan Pertamina. Isu itu sejak pagi hari sudah diketahui publik," papar Tigor.
Ikuti Whatsapp Channel Republika