Rabu 02 Sep 2015 14:13 WIB

PAN Resmi Jadi Pendukung Pemerintahan Jokowi

Zulkifli Hasan
Foto: Antara/Hafidz Mubarak A.
Zulkifli Hasan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan resmi bergabung dengan kelompok partai politik pendukung pemerintahan. PAN beralasan bergabung dalam Parpol pendukung pemerintahan karena ingin mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.

Pernyataan itu keluar setelah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua MPP PAN Soetrisno Bachir dan Sekjen PAN Eddy Soeparno bertemu dengan Presiden Joko Widodo dengan difasilitasi oleh Ketua Umum DPP Partai Hanura Wiranto untuk bertemu Presiden Jokowi.

"Saya mendampingi Ketua PAN Pak Zulkifli untuk melakukan perbincangan yang sangat penting. Saya mediator untuk PAN dalam bertemu dengan Presiden," kata Wiranto dalam jumpa pers.

Intinya kata dia ada kesamaan pandang antara PAN dengan kelompok partai pendukung pemerintah dalam menghadapi kondisi ekonomi global.

"Kesamaan pandang kita adalah perlu ada ketahanan nasional yang didukung seluruh komponen bangsa agar kita dapat mempertahankan kelangsungan hidup bernegara dan berbangsa Indonesia," katanya.

Sementara Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan mengatakan pihaknya bersilaturahim dengan Presiden untuk satu maksud dan tujuan yang jelas.

"Kami sepakat bulat menyatakan PAN bergabung dengan pemerintah menyukseskan seluruh program pemerintah untuk kepentingan bangsa dan negara seluruh Indonesia, kepentingan NKRI," katanya.

Ia menegaskan hal itu telah disepakati setelah berdiskusi dengan seluruh jajaran partai kemudian menjadi kesepakatan partai secara solid. Zulkifli melanjutkan bergabungnya PAN dengan kelompok pendukung pemerintah dengan latar belakang karena PAN mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, kepentingan seluruh rakyat Indonesia dan kepentingan NKRI ketimbang kepentingan parpol maupun golongan.

Zulkifli mengaku belum mengomunikasikan keputusan tersebut dengan Koalisi Merah Putih (KMP) karena menurut dia sudah tidak tepat lagi membicarakan soal KIH atau KMP di tengah situasi perekonomian global yang melambat.

"Belum, dalam waktu dekat akan kami sampaikan. PAN menilai tidak tepat lagi bicara KMP-KIH, kita harus pikirkan kepentingan yang lebih besar bangsa, negara, masyarakat, dan NKRI," katanya.

Menanggapi hal itu Presiden Jokowi pada kesempatan yang sama mengatakan ia sangat menghargai bergabungnya PAN dengan pemerintah.

"Saya sangat menghargai bergabungnya PAN dengan pemerintah dan saya mengajak semua pihak untuk menjadikan peristiwa ini sebagai momentum untuk memperkuat semangat kebangsaan dan semangat persatuan. Saya melihat PAN mengutamakan lebih besar kepentingan negara dan rakyat," jelasnya.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement