REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S Pane mengatakan adanya penyatuan sistem pendidikan TNI-Polri di tingkat akademi tidak akan menjamin tidak adanya lagi bentrokan.  

"Buktinya tahun 2015 ini sudah dua kali terjadi bentrokan TNI-Polri. Yang ada, dengan penyatuan pendidikan ini justru Polri makin represif," kata Neta dalam siaran persnya, Senin (31/8).

Karena, sambung Neta, pada enam bulan pertama, anggota Polri mendapat pendidikan ala militer yang selalu mengedepankan sikap sikap represif. Dalam pendidikan dasar anggota Polri  itu sudah ditanamkan jiwa militeristik.  Tentunya nilai awal yang ditanamkan itu akan menjadi dasar bagi kehidupan dan dinamika kepolisian ke depan dan situasi tersebut akan sangat berbahaya.

"Sebab dalam menghadapi masyarakat dan menjalankan tugasnya sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat, orientasi anggota Polri akan bergaya militer," ucapnya.

Kondisi tersebut akan bertolak belakang dengann semangat reformasi yang menghendaki lahirnya Polri sebagai polisi sipil yang profesional.

Dengan penyatuan sistem pendidikan ini, ke depan publik akan melihat bahwa konflik TNI-Polri di tingkat bawah tidak terselesaikan, justru di tingkat menengah atas akan muncul sikap militeristik yang juga berpotensi memunculkan konflik baru.

"Artinya, dalam mengatasi masalah konflik TNI-Polri, elite-elite negeri ini memunculkan masalah baru yang tak kalah pelik," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika