REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Sekitar 2.200 buruh dari Tangerang akan bergabung dalam aksi demonstrasi menolak gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada 1 September mendatang. Selain menolak PHK, para buruh juga menuntut penurunan harga bahan pangan.

Menurut Ketua Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPMI) Kota Tangerang, Riden Hatam Aziz, para buruh yang akan menggelar aksi berasal dari Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Buruh dari industri logam, garmen, dan tekstil dipastikan turut serta dalam aksi di Istana Negara itu.

"Kami akan bergabung dengan 1.100 buruh dari Serang dan kawan-kawan dari Jabodetabek lainnya. Ada dua tuntutan umum yang akan kita suarakan, baik terkait nasib buruh dan masyarakat umum," jelas Riden saat dikonfirmasi Republika, Ahad (30/8).

Tuntutan utama para buruh adalah menolak kemungkinan gelombang PHK. Menurut mereka, gelombang PHK merupakan tanggung jawab pemerintah karena belum mampu mengatasi gejolak ekonomi.

Buruh juga akan meminta kenaikan upah minimal sebesar 25 persen pada 2016. Selain itu, mereka akan meminta ketegasan pemerintah dalam merevisi UU Nomor 46 Tahun 2015 tentang jaminan pensiun. "Kami pun meminta pemerintah menurunkan harga bahan pangan, khususnya Sembako. Harga BBM dan Tarif Dasar Listrik (TDL) juga tidak boleh naik karena akan semakin mempersulit kondisi masyarakat pada umumnya,"  tuturnya.

Sejauh ini, lanjut Riden, belum ada perusahaan yang akan melakukan perumahan atau PHK kepada para buruh. Perusahaan baru mengkomunikasikan sulitnya kondisi mereka dan mulai mengurangi jumlah shift masuk para pekerja.

Dikonfirmasi terpisah, Sekjen Konfederasi Aliansi Buruh Indonesia (KASBI), Kota Tangerang, Sunarno mengatakan, pihaknya tidak ikut dalam aksi pada 1 September. Pihaknya menilai, isu ketidakstabilan ekonomi belum berdampak signifikan terhadap kemungkinan gelombang PHK.

Diduga, isu PHK saat ini dihembuskan pengusaha dan pemerintah agar para buruh tidak menggelar aksi menuntut kenaikan upah. Memurut Sunarno, anggotanya saat ini belum terkena dampak PHK akibat melemahnya nilai tukar rupiah.

"Yang di-PHK ada, tetapi karena penyebab lainya. Yang menjadi titik perhatian kita saat ini adalah kenaikan upah, jaminan sosial bagi buruh dan penurunan harga Sembako," tegasnya. Untuk itu, pihaknya berencana menggelar aksi pada 3 September mendatang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika