REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Ketua Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) R. Abdullah mengkritik pemerintah yang tidak memberikan informasi kepada masyarakat dan melakukan langkah konkrit untuk mempersiapkan masyarakat dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
Menurutnya, saat ini belum ada tanda-tanda pemerintah akan memberikan langkah-langkah konkrit untuk melindungi masyarakat dari MEA. Padahal banyak masyarakat yang tidak tahu dan tidak mengerti apa itu MEA dan bagaimana efeknya terhadap perekonomian.
“Pemerintah kok nggak ada tanda-tanda memberikan langkah-langkah konkrit memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Mestinya tugas pemerintah memberikan informasi kepada masyarakat. Kalau tidak memberikan informasi mau tidak mau masyarakat tidak pernah tahu apa itu MEA. Ketika tidak tahu mudharatnya apa maka masyarakat tidak akan menyiapkan diri,” tuturnya pada Republika, Jumat (28/8).
Bukan berarti MEA tidak ada manfaatnya, lanjut Abdullah, namun jika tidak dipersiapkan perusahaan-perusahaan tidak akan mampu bersaing. Dan ini akan berdampak pada PHK besar-besaran.
“Ketika MEA terjadi, mulai tahun 2016 ketika pemerintah tidak melakukan langkah-langkah proteksi terhadap produk dalam negeri tidak menutup kemungkinan akan ada banyak pabrik-pabrik yang harus ditutup dan lebih banyak pengangguran," katanya.
Ia pun menyesalkan sikap pemerintah yang lebih disibukkan oleh masalah kekuasaan dan politik. Padahal menurutnya, hal ini adalah masalah yang lebih krusial dan harus segera ditangani. Jika tidak, akibatnya masyarakat yang tidak siap akan kalah bersaing dengan kompetitor yang lebih hebat dari seluruh ASEAN.
“Oleh sebab itu rasanya pemerintah terlalu pasif dan terlalu nggak visioner terhadap MEA ini. Ini ribut terus dari waktu ke waktu bicara masalah kedudukan, bicara masalah politik, korupsi sama yang lain-lain, tapi nggak ada tanda-tanda memberikan langkah-langkah konkrit yang memberikan perlindungan terhadap masyarakat,”ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
