REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman meminta pimpinan dan anggota dewan yang lain untuk tidak meneruskan rencana pembangunan tujuh proyek parlemen. Menurutnya, alangkah baiknya jika para wakil rakyat tersebut fokus untuk melaksanakan tugas dan fungsi legislasi sebagaimana mestinya.

"Saya minta pimpinan dewan tidak terlalu banyak urus kasus dan urus bangun gedung. Sudah, hentikan itu, hentikan itu proyeknya," kata Benny di gedung DPR, Jakarta, Jumat (28/8).

Menurutnya, selama ini, para anggota parlemen terlalu sibuk mengurus hal-hal yang tidak terlalu berhubungan dengan fungsi legislasi. Politikus Partai Demokrat itu pun mengakui kinerja DPR saat ini masih jauh dari kata memuaskan. Padahal, tahun 2015 sudah hampir mendekati akhir sementara produk legislasi masih jauh dari target capaian.

"Ya, kurang. Kamu lihat sendiri dong kerja DPR nggak jelas. Pimpinan dewan ini sibuk ngurus gedung dan kasus," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran Ahmadi Noor Supit mengatakan, dari perencanan yang ada, anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 2,3 atau Rp 2,7 triliun untuk multiyears sampai 2018. Anggaran itu digunakan untuk seluruh pembangunan tujuh proyek parlemen, mulai dari alun-alun demokrasi, renovasi museum hingga pembangunan gedung baru di parlemen.

Seluruh pembangunan itu, kata Ahmadi, dianggarkan secara tahun jamak atau "multiyears" hingga tiga tahun ke depan. Namun, kini penganggaran masih dalam tahap pengusulan. DPR mengklaim rencana tujuh proyek ini sudah diakomodir dalam nota keuangan dan RAPBN 2016.

Namun dalam Rapat Banggar dengan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro pada Selasa (25/8) malam diketahui kemudian proyek ini belum diakomodir.

Ikuti Whatsapp Channel Republika