Selasa 14 Feb 2023 15:01 WIB

Politikus Senior Demokrat Curiga Ada Dana Besar untuk Tunda Pemilu

Politikus senior Demokrat Benny K Harman curigai ada dana besar untuk menunda Pemilu.

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Bilal Ramadhan
Politikus senior Demokrat Benny K Harman curigai ada dana besar untuk menunda Pemilu.
Foto: DPR RI
Politikus senior Demokrat Benny K Harman curigai ada dana besar untuk menunda Pemilu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman mempertanyakan sejumlah hal kepada Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana. Salah satunya terkait kabar adanya dana besar untuk menunda pemilihan umum (Pemilu) 2024.

"Menjelang politik tidak tahu dana-dana ini, Pak Arsul ya, saya dengar dananya banyak sekali untuk penundaan pemilu. Pakai dana untuk menunda pemilu banyak sekali dana-dana itu, yang tidak nampung lewat bank, bisa langsung," ujar Benny dalam rapat kerja dengan PPATK, Selasa (14/2/2023).

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat itu juga mengungkapkan kekecewaannya kepada PPATK. Sebab, lembaga tersebut tidak membeberkan laporan secara detail terkait aliran dana kasus korupsi dan perjudian dalam rapat kerja tersebut.

"Korupsi bagaimana ini, perjudian di mana, siapa judi ini, bagaimana Bapak tahu judi. Enggak ada gambaran kita," ujar Benny.

Oleh karena itu, ia meminta PPATK menjelaskan secara detail terkait aliran dana untuk kasus korupsi. Mengingat, masih banyak hal yang perlu dijelaskan dari paparan itu, khususnya terkait aliran dana kasus korupsi.

"Korupsi yang jahat itu kok disembunyikan, narkotika jahat juga. Korupsi mana? Tadi hanya ditayangkan teroris itu pun ditayangkan seperti itu, jelaskan kepada kita dari mana masuk siapa yang uang bawa siapa yang terima di sini," ujar Benny.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan telah mengalokasikan anggaran untuk pemilihan umum. Menurut dia, pemilu adalah wujud dari sistem demokrasi yang sudah disepakati Indonesia. Pernyataan itu dirilis bertepatan dengan kembali mencuatnya wacana penundaan Pemilu 2024.

“APBN mendukung pemilu. Anggarannya kita sediakan memadai dan tentu tetap dengan prudent. Makanya kita selalu sampaikan, kita dukung proses pemilu 2022, 2023, dan 2024 nanti,” ujar Sri Mulyani yang dilansir dari keterangan resminya, Ahad (5/2).

Menkeu berharap proses demokrasi ini dapat memberikan hasil baik bagi bangsa dan rakyat Indonesia dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Hasil pemilu juga diharapkan akan membawa Indonesia menjadi maju.

“Kita berharap semuanya yang akan masuk dalam arena kompetisi politik. Semuanya yang akan menawarkan pada bangsa dan rakyat kita sebuah masa depan Indonesia dengan tata kelola yang baik dan dengan pilihan-pilihan kebijakan yang baik karena ini adalah negara kita sendiri,” kata dia.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement