Selasa 25 Aug 2015 17:47 WIB
Rusuh Kampung Pulo

Pemprov DKI Minta Polisi Pimpin Relokasi Warga Bantaran Kali Ciliwung

Tampak alat berat crane sedang beroperasi melakukan pemasangan tiang pancang dekat sisa-sisa bangunan rumah yang tergusur normalisasi Sungai Ciliwung di Kampung Pulo, Jatinegara, Selasa (25/8).  (Republika/Yasin Habibi)
Foto: Republika/ Yasin Habibi
Tampak alat berat crane sedang beroperasi melakukan pemasangan tiang pancang dekat sisa-sisa bangunan rumah yang tergusur normalisasi Sungai Ciliwung di Kampung Pulo, Jatinegara, Selasa (25/8). (Republika/Yasin Habibi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta pihak kepolisian memimpin lanjutan proses relokasi warga yang berada di bantaran Sungai Ciliwung.

Permintaan tersebut disampaikan secara langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama usai menerima kunjungan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian di Balai Kota DKI, Selasa (25/8).

"Untuk proses relokasi warga di bantaran Ciliwung yang selanjutnya, seperti di Bukit Duri dan Bidara Cina, kami minta polisi saja yang memimpin," kata Basuki di Balai Kota, Jakarta Pusat.

Menurut pria yang lebih akrab disapa Ahok sehari-hari itu, dengan dipimpin oleh pihak kepolisian, diharapkan dapat meminimalisir kemungkinan terjadi bentrokan antara warga dengan aparat di lokasi penertiban.

"Jadi, pertama-tama, mungkin pihak kolisian bisa mengirimkan intel terlebih dulu di lokasi penertiban untuk memetakan kondisi di lapangan sehingga saat penertiban tidak ada lagi kejadian bentrokan dan sebagainya," ujar Ahok.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian menuturkan saat ini pihaknya sedang melakukan pemeraan beberapa wilayah yang rawan kerusuhan.

"Kami sedang memetakan beberapa titik yang rawan kerusuhan. Setelah itu, kami atur strategi antisipasinya. Jadi, kami sudah punya data-datanya. Pemetaan ini juga bisa membantu Pemprov DKI Jakarta untuk mengambil kebijakan," tutur Tito.

Lebih lanjut dia mengungkapkan bersama dengan Pemprov DKI Jakarta, Polda Metro Jaya juga merumuskan penguatan lima tertib yang telah dicanangkan beberapa waktu lalu, yaitu tertib hunian, tertib sampah, tertib demo, tertib Pedagang Kaki Lima (PKL) dan tertib lalu lintas.

"Kami terus mencari cara untuk membantu Pemprov DKI agar lima tertib itu bisa diwujudkan. Untuk tertib hunian, kita akan membentuk tim untuk menyelidiki bangunan-bangunan hunian yang tidak sesuai dengan peruntukan," ungkap Tito.

Dia menambahkan program lima tertib tersebut merupakan bagian dari 17 program tertib yang telah dicanangkan sebelumnya oleh Polda dan TNI dalam rangka percepatan dan peningkatan keamanan di Ibu Kota.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement