REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Kota Tangerang Selatan terus meningkatkan upaya dalam menanggulangi kemiskinan. Ini tercermin dari, salah satunya, besaran alokasi anggaran yang bertambah signifikan dari Rp 56 milyar pada 2011 menjadi Rp 218 milyar pada 2014.
Kepala Badan Perecanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan, Teddy Meiyadi mengatakan, peningkatan anggaran itu tidak lepas dari beberapa program yang harus dijalankan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan. Apalagi perkara kemiskinan memang menjadi prioritas pembangunan daerah 2011-2016.
“Pemkot telah menganggarkan sekitar 10,7 persen dari total APBD khusus untuk menanggulangi kemiskinan, dan itu tak termasuk pembangunan infrastruktur,” kata Teddy dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (22/8).
Setidaknya, tiga program telah dijalankan Pemkot Tangsel selama ini. Pertama, program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial. Kedua, program penaggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan. Ketiga, program penanggulangan kemiskinan berbasis ekonomi mikro dan kecil.
“Misalnya ada beasiswa, bedah rumah, PKH, BOSDA, Raskin, KUR dan sebagainya. Juga ada program-program lain yang secara tak langsung berpengaruh bagi masyarakat miskin,” urainya.
Berkat program-program tersebut, lajut Teddy, pemerintah Tangsel mampu menekan angka kemiskinan jauh di bawah rata-rata nasional. Bahkan Tangsel termasuk ke dalam kelompok kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan terendah secara nasional.
Angka kemiskinan di Tangsel, ujarnya, selalu berada di bawah kisaran 2 persen, dan merupakan angka terendah dibanding kabupaten/kota lain di Provinsi Banten. Hal itu diperkuat lagi oleh analisis Bappenas tahun 2013 yang memasukkan Tangsel sebagai daerah dengan perkembangan tingkat kemiskinan Kategori 4 atau Baik.
Pada 2013, tingkat kemiskinan Tangsel berada dalam kisaran angka 1,75 persen. Angka ini sedikit meningkat dibandingkan pada 2012 sebesar 1,33 persen, 2011 sebesar 1,5 persen, dan 2010 sebesar 1,67 persen. Namun demikian, peningkatan tersebut tidak lepas dari kebijakan pemerintah di mana pada tahun yang sama menaikkan harga BBM.
“Kebijakan itu berakibat pada meningkatnya inflasi. Di Banten, angka inflasi tahun itu relatif tinggi, sebesar 9,65 persen, dan angka kemiskinannya 5,74 persen, meningkat dari tahun 2012 sebesar 5,71 persen,” urainya.
Menurut Teddy, tingginya inflasi menyebabkan terjadinya penurunan daya beli kelompok masyarakat tertentu. Sehingga dengan demikian, otomatis akan mengakibatkan bertambahnya angka kemiskinan.
Sementara itu, dihubungi terpisah, pengamat kebijakan publik Yudha Firmansyah mengatakan, keberhasilan penanggulangan kemiskinan suatu daerah sangat bergantung pada kebijakan pemerintah, terutama pemerintah daerah. Semua program pemerintah harus satu padu tercurah pada akar persoalan kemiskinan.
“Karena itu, pemerintah daerah harus aktif dan responsif. Pemerintah daerah bertugas menginisiasi program yang nantinya disinergikan dengan program pusat. Juga terpenting adalah mengajak swasta ikut andil,” tegasnya.
Ia menilai, salah satu keberhasilan pemerintah Tangsel adalah perannya dalam berkoordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pusat serta dalam merekatkan diri dengan pihak swasta. Pemkot Tangsel, ungkapnya, melalui Forum CSR telah aktif mengarahkan dana CSR(Corporate Social Responcibility)untuk penanggulangan kemiskinan.“Saya lihat keberadaan forum itu berfungsi. Minimal, koordinasi dengan KPMD (Kantor Penanaman Modal Daerah) dan Bappeda berjalan,” tandasnya.
Ia berharap, ke depan fungsi regulasi dan koordinasi itu terus dioptimalkan sehingga pengentasan kemiskinan dapat menuai hasil maksimal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika