REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah tengah mempertimbangkan posisi Kantor Staf Presiden, apakah nantinya akan berada di bawah koordinasi Sekretaris Kabinet atau tidak.
"Ya sedang dalam proses. (Fungsi) belum, lagi diselesaikan," kata JK di Kantor Wapres, Kamis (13/8).
Sebelumnya, Wapres Jusuf Kalla menyatakan, untuk sementara kantor Staf Kepresidenan akan berada di bawah koordinasi sekretaris kabinet setelah pergeseran Luhut menjadi Menko Polhukam.
"Sementara ini akan diberi tanggung jawab ke seskab untuk menjalankan lembaga itu," kata JK di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (12/8).
Lebih lanjut, JK mengatakan pergeseran koordinasi kantor staf kepresidenan dibawah sekretaris kabinet mulai berlaku setelah serah terima jabatan menteri.
"Ya semenjak. Kan sudah serah terima semua. Jadi otomatis ya setelah itu akan lembaga itu akan berada di bawah koordinasi seskab," terang Kalla.
Menurutnya, kedua lembaga tersebut memiliki tugas yang hampir sama. Sehingga, tugas kantor staf kepresidenan akan dijalankan dengan koordinasi dari Seskab.
Sementara itu, tim Komunikasi Presiden, Teten Masduki mengatakan saat ini belum ada penggantian Kepala Staf Kepresidenan menyusul dilantiknya Luhut Panjaitan menjadi Menko Polhukam. Teten menyebut, ada kemungkinan akan ditunjuk pelaksana tugas.
"Namun, saya kira akan ada kekosongan. Akan segera diberhentikan dan akan segera diisi untuk Plt," kata Teten, Rabu (12/8).
Sementara itu, ketika ditanya mengenai pengganti posisinya sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Luhut mengatakan akan masih akan berkonsultasi dengan Presiden. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo telah melantik enam menteri baru dalam kabinet kerja.
Keenam menteri tersebut yakni, Darmin Nasution menjadi Menko Perekonomian, Rizal Ramli sebagai Menko Kemaritiman, Thomas Lembong sebagai Menteri Perdagangan, Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menko Polhukam, Sofyan Djalil sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pramono Anung sebagai Sekretaris Kabinet.
Ikuti Whatsapp Channel Republika