REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG SELATAN -- Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Muhammad Azis berpendapat revitalisasi Pasar Ciputan belum bisa dijadikan tolak ukur pembangunan.
Pendapat ini disampaikan Azis untuk menanggapi pernyataan pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Zaki Mubarak yang menyebut rencana pembangunan di Kota Tangerang Selatan, Banten, belum terealisasi.
Azis mengatakan penilaian yang di kemukakan Zaki keliru. sebab tolak ukur yang dipakai adalah revitalisasi Pasar Ciputat, padahal dalam argumennya, ia mengakui kalau pasar Ciputat itu masih belum selesai proses penyerahannya dari Kabupaten Tangerang ke Kota Tangsel.
"Zaki ternyata keliru dalam memaparkan penilaiannya soal Pasar Ciputat, pernyataan dan argumennya bertolak belakang," katanya, Kamis (13/8).
Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Kota Tangsel ini juga mengkritik pernyataan Zaki soal mutu kesehatan dan pendidikan yang tidak meningkat. Dia Zaki tidak menyertakan fakta dan data untuk mendukung argumennya.
"Soal perbaikan bidang kesehatan dan pendidikan serta peningkatan mutunya yang dianggap belum terlihat juga tidak ditunjang dengan data atau fakta yang menyandarkan argumennya itu," ujarnya.
Azis mengungkapkan peningkatan pelayanan kesehatan di Tangerang Selatan. Dia mencontohkan belum lama ini ada peletakan batu pertama pembangunan tiga Puskesmas baru, di Kota Tangsel.
"Di tiga lokasi, yaitu di Pondok Cabe Ilir, Bambu Apus dan Lengkong Wetan," ucapnya.
Azis menyatakan tiga Puskesmas itu dibangun demi melengkapi Puskesmas yang sudah ada di wilayah Kota Tangsel. Sebelumnya, Kota Tangsel sudah memiliki 25 puskesmas, 21 diantaranya sudah melayani pasien rawat inap.
"Banyak lagi prestasi yang sudah dilakukan Walikota Airin untuk membangun Kota Tangsel," kata Azis Sekretaris Komisi II DPRD Kota Tangsel ini.
Karenanya, untuk mengukur berhasil tidaknya pembangunan di Kota Tangsel tidak bisa dilihat secara serampangan. Tolak ukurnya harus jelas. Azis menambahkan Airin jugaa telah berupaya menciptakan Good Corporate Governance/GCG.
"Buktinya berbagai kebijakan yang dibuat Airin dan Benyamin dalam memperpendek jalur birokrasi dalam berbagai hal telah dilakukan, diantaranya, dengan pelayanan perizinan satu atap, izin online 'one day clear', Musrenbang online, SIMRAL dan lain-lain," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika