REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pembangunan Mega Proyek gedung DPR RI terus berlanjut. Tim Reformasi Perlemen mengungkapkan, secara substansi, DPR setuju dengan pembangunan gedung parlemen RI. Ini untuk mendukung tugas dan kinerja anggota dewan.
Ketua Tim Reformasi Parlemen, Fahri Hamzah mengatakan, tim hanya menyusun konsep tentang reformasi parlemen RI. Salah satunya adalah pembangunan gedung DPR sampai museum parlemen RI. Namun, kata dia, setelah Tim menyelesaikan konsep reformasi parlemen, eksekusi dilakukan oleh birokrasi di DPR sebagai kuasa pengguna anggaran.
Tim sendiri sudah membuat target proyek mega besar ini diselesaikan oleh birokrasi. “Kami harap, 2018 proyek ini selesai semua,” kata Fahri Hasan di kompleks parlemen Senayan, Senin (10/8).
Fahri menambahkan, beberapa poin anggaran harus dimasukkan di APBN 2016. Bahkan di postur APBN 2015, juga sudah sedikit dimasukkan. Namun masih ada banyak proyek yang dimasukkan dalam skema penganggaran multi years dan dimasukkan di tahun anggaran 2017. Dengan skema ini, Tim ingin seluruh proyek reformasi parlemen selesai di tahun 2018.
Menurut politikus PKS ini, seluruh pelaksanaan dari mega proyek parlemen ini dilakukan oleh birokrasi. Tim hanya memberi target waktu kapan proyek ini harus selesai. Birokrasi di DPR yang akan melakukan tender pada pihak terkait untuk pembangunan gedung.
Menurut Fahri, birokrasi di DPR pasti transparan dengan seluruh tahapan proyek reformasi parlemen. Tim tidak akan menggurusi terkait teknis dari pelaksanaan proyek.