REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritik lambannya respon pemerintah terkait berbagai masalah dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun ini, termasuk soal calon tunggal. Bahkan, ia menyebut pemerintah tidak visioner.

Menurut Fadli, pemerintah seharusnya dapat mengantisipasi adanya potensi masalah yang akan terjadi dalam Pilkada serentak tahun ini dengan melakukan revisi UU Pilkada Nomor 8 Tahun 2015.

"Sekarang kita udah masuk tahapan, ada kejadian, baru ribut-ribut. Ini menunjukkan pemerintah kita tidak visioner, sangat pendek dalam melihat masalah," kata Fadli di Cikini, Jakarta, Sabtu (8/8).

Fadli mengatakan, dia termasuk yang mengingatkan pemerintah, termasuk Presiden untuk segera melakukan revisi UU Pilkada. Namun, karena berbagai alasan, revisi tak kunjung dilaksanakan. DPR pun tidak bisa berbuat apa-apa karena UU harus dibuat secara bersama-sama dengan pemerintah.

"Waktu itu usulan revisi diajukan berbagai pihak tapi pemerintah tidak mau melakukan itu. Terakhir, kami datang ke Presiden untuk bahas hal-hal yang perlu direvisi, termasuk soal calon tunggal," ujarnya.

Ia pun menyarankan untuk memperpanjang jabatan kepala daerah melalui Pelaksana Tugas (Plt) hingga Pilkada selanjutnya di tahun 2017 untuk mengatasi masalah calon tunggal di tujuh daerah. Pilihan lain lanjutnya, yakni mengizinkan DPRD untuk langsung menetapkan calon tunggal tersebut sebagai kepala daerah.

"Menurut saya pribadi, jika hanya ada satu calon dan sesuai survey memang tinggi, tidak perlu ada Pilkada. Masa lawan kotak kosong. Itu salah satu jalan keluar dan akan saya ajukan kalau diadakan revisi," kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika