REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kekeringan telah melanda 16 provinsi meliputi 102 kab/kota dan 721 kecamatan di Indonesia hingga akhir Juli 2015. Sebanyak 111 ribu hektar lahan pertanian juga mengalami kekeringan.

''Untuk mengatasi bencana kekeringan jangka pendek, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiapkan dana bantuan sejumlah 75 milyar," ujar Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sabtu (1/8).

Menurut Sutopo, dana tersebut sebagian besar digunakan untuk membantu Badan Penanggupangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanganan darurat kekeringan dengan distribusi air bersih dengan tangki air, perbaikan pipa, dan pembangunan bak-bak penampungan air. Penanganan jangka panjang memerlukan upaya yang menyeluruh perbaikan kualitas lingkungan dan pembangunan infrastruktur keairan.

Diperkirakan kekeringan akan meluas. Berdasarkan analisis BMKG dan LAPAN, pada bulan Juli-November 2015 kondisi iklim di wilayah Indonesia terutama yang berada di bagian selatan khatulistiwa dipengaruhi El Nino Moderate, bahkan pada November 2015 akan berpeluang menguat. Kondisi ini akan memberikan efek pada tingkat intensitas dan frekuensi curah hujan akan semakin berkurang dan bahkan kemungkinan awal musim penghujan 2015/2016 di beberapa wilayah akan mengalami kemunduran.

16 provinsi yang mengalami kekeringan adalah Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bengkulu, Papua, NTB, NTT, Sumsel, Sulsel, Lampung, Riau, Kalsel, Kalteng dan Bali. Kekeringan paling banyak terjadi di Jateng, Lampung, Jabar, Jatim, Sumsel, dan NTB.

Jawa, Bali dan Nusa Tenggara sudah defisit air sejak lama. Saat musim kemarau di wilayah tersebut terjadi defisit air sekitar 20 milyar meter kubik. Bahkan berdasarkan kajian Bappenas (2003), di Jawa ada 92 kab/kota yang memiliki defisit air selama 1-8 bulan, dimana 38 kab/kota mengalami defisit air lebih dari 6 bulan dalam setahunnya.

"Itulah yang menyebabkan kekeringan pasti terjadi," tutup Sutopo.

Ikuti Whatsapp Channel Republika