REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi Informasi Publik (KIP), Abdulhamid Dipopramono meminta agar simpang siur informasi oleh pejabat publik terkait insiden Tolikara, Papua, dihentikan. Ia berharap pemerintah satu suara bicara dengan data.
"Pemerintah harus satu suara dan bicara dengan data, tidak dengan opini oleh masing-masing pejabatnya," katanya di Jakarta, Rabu (22/7).
Menurutnya, pada era informasi saat ini, siapapun bisa menyebarkan berita sesuai versi dan kepentingan masing-masing. Apalagi mengingat media sosial yang sekarang sangat beragam bentuknya dan real time penyebarannya, maka sulit dicegah arusnya.
Di media sosial, menurut dia, sangat gampang suatu berita kecil berefek bola salju yang membesar dan menggelinding. Meskipun itu berita yang salah.
"Mereka tidak bisa disalahkan. Yang paling penting adalah dari sisi pemerintah sebagai penyelenggara negara, tidak boleh para pejabatnya membuat pernyataan yang berbeda-beda yang menjadikan informasi semakin simpang siur sehingga tidak ada kejelasan kebenaran dan membuat publik bingung," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika