REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menilai, pembangunan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat saat ini jalan di tempat. Presiden RI ke-5 itu mengatakan, hal tersebut terjadi lantaran dua hal.
Megawati menceritakan, pernah dalam suatu pembicaraan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluhkan kepadanya soal lambannya ekonomi dan pembangunan di daerah-daerah. Keluhan kader utama di partainya itu dia jawab dengan mengatakan dua inti permasalahan.
"Yang pertama itu operatornya (pejabat pemerintah) takut salah. Jadinya nggak berani kerja karena takut salah. Yang kedua orang itu (para pejabat) ya memang gak benar," ujarnya saat memberikan sambutan pembukaan Pendidikan Calon Kepala Daerah, PDI Perjuangan, di Depok, Jawa Barat (Jabar), Selasa (21/7).
Ia melanjutkan, padahal pemerintah pusat pun daerah, punya sumber daya tak terbatas untuk kesejahteraan juga perekonomian rakyat. Soal pertama, diterangkan Megawati, itu lantaran ketakutan pejabat mengambil kebijakan, karena rentan masuk dalam target pemberantasan korupsi.
"Karena itu, kepala daerah sekolah deh. Biar tahu mana yang memang benar, mana yang salah," katanya.
Namun soal kedua, diterangkan Megawati memang sulit untuk diberantas. Megawati menegaskan, kepala daerah dari partainya agar tak lagi menggunakan almamater PDI Perjuangan dan angkat kaki sebagai kader, jika punya motivasi mencari keuntungan pribadi lewat partainya.
Megawati mencermati sejumlah kepala daerah yang mengelola dana bantuan sosial (bansos) dengan cara tak benar. Yaitu dengan melakukan penimbunan anggaran untuk kepentingan pribadi atau pun untuk kepentingan kampanye dirinya sendiri.
Padahal ditegaskan olehnya, dana bansos adalah anggaran pemerintah yang diberikan untuk pembangunan ekonomi lewat kegiatan-kegiatan yang produktif di masyarakat paling marjinal.
"Bansos disimpen-simpen. Kalau nyimpen-nyimpen Bansos kena (sasaran KPK). Seneng saya. Kalau gak percaya jalani saja. Monggo jalankan saja," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika