REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Indonesia Police Watch (IPW) mengungkapkan, sebelum kerusuhan di Tolikara, kerusuhan-kerusuhan lain sempat terjadi. Ketua Presidium IPW Neta S Pane menerangkan, terdapat dua kerusuhan yang terjadi sebelum peristiwa 17 Juli 2015 ini.

“Sebelum kerusuhan 17 Juli 2015 meletus di Tolikara, sudah ada dua kerusuhan lainnya,” ujar Neta, Ahad (19/7).

Dari pantauan IPW, Neta menyatakan, rumah warga di Kampung Yelok telah dibakar massa pada 9 Juli lalu. Kemudian, tambah dia, pada 15 Juli 2015 sejumlah Hanoi (rumah tradisional) di Panaga juga telah dibakar massa.

Sebelumnya, Neta menyatakan, pada 11 Juli 2015 beredar surat GIDI. Setelah hal itu terjadi, lanjut dia, pada 17Juli pun meletus kerusuhan di Tolikara. Ia menyebutkan, sebanyak 70 bangunan dan mesjid dibakar massa.

“Sebenarnya, ada tenggat waktu tujuh hari. Kenapa intelkam Polda Papua tidak melakukan deteksi dan antisipasi dini?” tegas Neta.

Neta mengaku memiliki banyak pertanyaan ihwal sikap Polda Papua. Ia menilai Kapolda Papua tampak terlalu sibuk mengikuti proses seleksi calon pimpinan KPK. Sehingga, kata dia, antisipasi terhadap wilayah tugasnya terabaikan.

Menurut Neta, kerusuhan ini menunjukkan tingkat kepedulian para pejabat Polda Papua. Ia menganggap, kepedulian mereka sangat rendah.

Dengan adanya kasus ini, Neta meminta Kapolda Papua untuk mundur dari capim KPK. Pasalnya, ujar dia, keteledoran dan kecerobohan yang dilakukannya sudah membuat keresahan luar biasa dalam hubungan antara umat beragama. Ia menegaskan, keresahan itu tidak hanya di Papua tapi sudah meluas keseluruh wilayah Indonesia.

“Dengan adanya kerusuhan di Tolikara ini sudah sepantasnya Kapolri mengevaluasi kinerja Kapolda, Wakapolda, dan intelkam Papua,” jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika