Selasa 14 Jul 2015 11:18 WIB

Perizinan Pembangkit Listrik 35 Ribu MW Harus Segera Diselesaikan

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kabupaten Batang.
Foto: Bappenas
Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kabupaten Batang.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin rapat tentang kelistrikan di Kantor Wakil Presiden di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (14/7), sebagai upaya koordinasi percepatan pembangunan kelistrikan di berbagai daerah.

Rapat itu dihadiri, antara lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil. Kemudian, jajaran menteri yang menghadiri rapat antara lain Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.

Selain itu, rapat tersebut juga dihadiri oleh Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan, dan Direktur Utama PLN Sofyan Basir. Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan akan menyelesaikan masalah perizinan, yang menjadi salah satu hambatan pembangunan pembangkit listrik 35 ribu megawatt, dalam dua bulan.

"Sesudah Lebaran, akan ada pertemuan lebih teknis yang ditargetkan mencapai suatu problem solving, di mana diharapkan dalam satu atau dua bulan ke depan pemerintah daerah (pemda) menerbitkan rekomendasi mengenai penyelesaian hambatan perizinan di daerah," ujarnya di Surabaya, Sabtu (11/7).

Dia mengatakan, pertemuan tersebut merupakan keputusan dari hasil rapat koordinasi antara pemerintah pusat dengan gubernur dan bupati yang berasal dari 16 provinsi dan juga kabupaten di seluruh Indonesia pada Kamis (9/7).

Sebagaimana diberitakan, perencanaan pembangunan lima sektor, yaitu galangan kapal, pembangkit listrik, sistem air bersih, telekomunikasi dan sistem kereta api, akan dimajukan sebagai upaya mempercepat realisasi pembangunan pada 2016.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Indroyono Soesilo, kepada wartawan di kantornya, di Jakarta, Senin (13/7), mengatakan, lima sektor itu dipilih lantaran realisasinya tergolong sulit sehingga perencanaannya dilakukan lebih awal.

"Perencanaan proyek dari lima sektor itu akan digarap tiga bulan terakhir 2015. Jadi Oktober, November dan Desember dibuat perencanaannya agar Januari 2016 bisa langsung jalan proyeknya, langsung teken kontrak," katanya.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement