REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun berpendapat perombakan (reshuffle) kabinet sebaiknya dilaksanakan pada Oktober 2015. "Saya rasa lebih tepat dilakukan pada bulan Oktober karena tepat setahun dari pelantikan kabinet," ujar Ubedilah terkait isu perombakan di Jakarta, Senin (6/7).
Menurut Ubedilah, jika Presiden Joko Widodo memang ingin melakukan perombakan kabinet, masa sebelum Oktober dimanfaatkan untuk mengevaluasi dan mencari tokoh yang tepat untuk mengisi kabinet.
Pengamat yang terlibat aktif dalam reformasi tahun 1998 dengan Forum Komunikasi Senat Mahasiswa se-Jakarta (FKSMJ) itu berpendapat posisi yang perlu dipertimbangkan untuk diganti adalah menteri di bidang politik keamanan dan ekonomi.
Para menteri di bidang ekonomi nantinya disesuaikan dengan visi-misi presiden."Jika memang Presiden Joko Widodo benar mengikuti Tri Sakti Bung Karno dan Nawa Cita, seharusnya presiden mencari menteri bidang ekonomi yang beraliran ekonomi sesuai UUD 1945 atau ekonomi kerakyatan," kata pria yang sempat mengikuti 'Japan Education Forum' pada tahun 2005 dan 2006 itu.
Beberapa sosok yang bisa menjadi pertimbangan presiden, lanjut Ubedilah, antara lain, Hendri Saparini, Revrizon Baswir dan ekonom senior Rizal Ramli. "Namun hal ini mungkin bisa menimbulkan sentimen negatif dari Amerika Serikat," katanya.
Jalan keluarnya, kata Ubedilah, presiden bisa mengumpulkan para ekonom yang berbeda haluan pemikiran dan mengadakan diskusi sembari menilai siapa saja yang layak mengisi posisi menteri."Pertemuan bisa dirancang mirip uji kepatutan dan kelayakan dalam bentuk diskusi serius," tuturnya.
Sebelumnya, dalam pertemuan dengan presiden pada Senin (6/7), Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Sri Adiningsih menyatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sebesar 4,7 persen harus ditingkatkan lagi. "Kita harus bangkit lagi dan stabilitas ekonomi kita bisa terjaga. Meningkatkan ekonomi agar bisa kompetitif. Itu hal yang perlu dilakukan pemerintah dan kita mendiskusikan hal-hal tersebut. Spesifiknya tidak kita sampaikan pada publik," ujar Sri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika