REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Isu perombakan tim ekonomi Presiden Joko Widodo pada Kabinet Kerja kian mencuat. Menurut pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, reshuffle itu tidak akan hanya menyentuh jajaran menteri yang mengurus ekonomi, melainkan juga politik, hukum, dan bidang lainnya karena persoalan ekonomi tidak bisa berdiri sendiri.
“Mau tidak mau ya pastinya akan merembet ke yang lain. Jadi kalau berbicara ekonomi kan untuk memantapkan kinerja ekonomi, dia tidak bisa menjadi independent variable,” ucap Siti Zuhro saat dihubungi, Selasa (30/6).
Di samping itu, lanjut Siti, kinerja tim ekonomi Kabinet Kerja selama delapan bulan ini masih diwarnai gonjang-ganjing politik di pemerintahan. Kepercayaan publik dan pasar, bahkan yang berasal dari luar negeri, pun terus menurun. Akhirnya, menurut Siti, perekonomian nasional mengalami kelesuan.
“Kalau mereka (menteri-menteri) melakukan politik pencitraan yang dominan atau karbitan, ini kan orang jadi malas,” ujar dia.
Siti menambahkan, reshuffle tidak mungkin dilakukan setengah-setengah atau berfokus pada tim ekonomi Kabinet Kerja. Pergesaran nama-nama sejumlah menteri pun mesti mengutamakan penilaian kinerja dan latar belakang professional, baru kemudian dinamika politik yang berkembang.
“Jadi, meletakkan orang-orang yang tepat, ekonom atau praktisi yang tepat, harus diikuti oleh peletakan orang-orang di bidang hukum yang tepat, dan politik yang juga tepat,” tukas dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
