REPUBLIKA.CO.ID, CIANJUR -- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ciajur, Jabar, hingga saat ini belum bisa memetakan kawasan rawan bencana karena rekomendasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) hingga saat ini belum dikeluarkan.
Kepala BPBD Cianjur, Asep Suparman, di Cianjur, Jumat (26/6), mengatakan, pihaknya baru menginvetarisir informasi dari media sebab dari kecamatan belum ada laporan dan permintaan penanggulangan bencana.
"Laporan langsung belum ada, tapi tanda-tanda sudah terlihat. Dari beberpa informasi yang didapat dari media beberapa wilayah seperti di kecamatan Sindangbarang sudah mulai terjadi kekeringan yang melanda area pesawahan," katanya.
Pihaknya akan berkoordinasi dengan dinas pertanian untuk mengantisipasi kekeringan lahan pesawahan tersebut. Selain itu, pihaknya akan mengantisipasi dan berkonsultasi dengan BPBD Provinsi Jabar, dengan rekomendasi dari BMKG, untuk antisiapsi yang harus dilakukan.
"Namun rekomendasi tersebut hingga saat ini belum ada. Kami saat ini masih menunggu rekomendasi dari BMKG, sebab dikhawatirkan ketika kami sudah menyatakan siaga bencana, tiba-tiba hujan lebat, seperti yang pernah terjadi di Kecamatan Kadupanda," katanya.
Wilayah rawan bencana, tutur dia, belum terlihat mengarah ke krisis akibat dampak dari kemarau panjang, namun pihaknya tetap akan melakukan upaya antisipasi dengan berkordinasi dengan dinas teknis.
"BPBD sifatnya mengkoordinasikan rencana penanggulangannya seperti apa, jika lahan kering maka berkoordinasi dengan Dinas pertanian, sedangkan jika kekeringan air maka dengan Dinas PSPDP," katanya.
Dia menambahkan, untuk wilayah selatan pihaknya akan membuat tim khusus unutk memantau wilayah tersebut katrena jarak yang jauh serta sulitnya komunikasi menjadi hambatan.
"Kami mengimbau dan berkoordinasi dengan kecamatan dan desa untuk mewaspadai dan melaporkan apabila adanya indikasi bencana kekeringan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
