REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Nasdem sudah menyiapkan strategi politik dalam pengambilan keputusan mekanisme Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) di sidang paripurna DPR.

Sekretaris Fraksi Nasdem, Johnny G. Plate mengatakan, secara hitung-hitungan suara penolakan dana aspirasi pasti kalah dengan yang mendukung dana aspirasi anggota DPR RI. Sebab, dari 10 fraksi yang ada di DPR, hanya 2 fraksi, Nasdem dan Hanura, yang konsisten menolak adanya dana aspirasi ini.

"Pilihan taktis yang dapat dilakukan adalah dengan walk out saat pengambilan keputusan di paripurna," kata Johnny di ruang fraksi Nasdem, Selasa (23/6).

Johnny menambahkan, dalam rapat badan musyawarah untuk penentuan agenda paripurna Senin (23/6) kemarin, Nasdem dan Hanura tetap pada pendiriannya untuk menolak dana aspirasi. Argumentasi penolakan sudah disampaikan oleh Nasdem pada fraksi-fraksi yang lain.

Nasdem berharap fraksi lain juga ikut mendalami argumentasi yang disampaikan Nasdem. Yaitu soal legal formal serta asas keadilan. "Nasdem akan menyampaikan sikap fraksi di paripurna nanti," tegas Johnny.

Menurut dia, penyaluran dana aspirasi ini akan menjadi masalah besar. Sebab, dana aspirasi ini akan disisipkan di APBN. Dana akan ditempatkan pada Dana Alokasi Khusus (DAK). Namun, jika program aspirasi disampaikan dalam program afirmatif melalui Musrenbang dan dimasukan dalam APBN 2016, itu baru sah dan sesuai konstitusi. "Pilihan menyisipkan itu menabrak Undang-Undang," tegas dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika