REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Partai Golkar versi Munas Ancol yang dipimpin Agung Laksono menegaskan pihaknya menolak dana aspirasi yang diusulkan DPR untuk setiap anggota dewan sekitar Rp20 miliar.
"Kami dengan tegas menolak dana aspirasi yang diusulkan Rp20 miliar per kepala itu. Domain DPR kan ada tiga fungsi saja, tidak termasuk program pembangunan yang merupakan ranah eksekutif dan DPR milik rakyat," kata Ketua bidang komunikasi dan penggalangan opini Leo Nababan di DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin.
Dana aspirasi tersebut, kata dia, akan memperkuat kartel politik di Indonesia karena jika dana aspirasi jadi dikucurkan, hanya akan memperkuat posisi anggota DPR dalam pemilihan berikutnya.
"Dana itu hanya untuk kekuatan DPR saja. Kan siapa yang kuat dalam bersaing ya dia akan bertahan. Nanti juga akan ada broker dana dan menguatkan mereka dalam pemilu yang akan datang," ujarnya.
Praktik ini, tegas dia, hanya memperlihatkan posisi politik yang cacat demokratis.
Terkait dengan kuatnya usulan dana aspirasi tersebut yang salah satunya adalah dari fraksi PartaiGolkar, menurut Leo, usulan itu tidak harus mengatasnamakan partai beringin seluruhnya.
"Usulan dana aspirasi bukan dari kami, tetapi dari pihak lain yang mengatasnamakan Golkar," katanya menambahkan.
Sebelumnya, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Nasdem, Jhonny G Plate juga menegaskan tidak setuju usulan dana aspirasi ini.
Menurutnya, pemerintah sudah menyusun anggaran dalam APBN 2015 sekitar Rp2.000 triliun untuk berbagai program pembangunan hingga ke daerah-daerah.
"Itu berarti seluruh kebutuhan yang ada di masyarakat telah disusun prioritasnya dan selanjutkan akan dibahas di DPR. Peran DPR menyusun asumsi-asumsi makro bersama pemerintah, menetapkan postur-postur APBN kita bersama pemerintah dan menyusun sasaran pembangunan dari belanja negara," kata Jhonny.
Meski demikian hingga saat ini pemerintah belum menanggapi usulan DPR RI mengenai dana aspirasi tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika