REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama membantah pergantian komisaris dan direktur utama Bank DKI disebabkan adanya indikasi korupsi.
"Tidak ada yang korupsi, hanya mereka tidak bisa cepat membawa visi- misi DKI," ujar Ahok sapaan akrab Basuki di Balai Kota Jakarta, Kamis (18/6).
Sebelumnya Hasan Basri Saleh menjabat sebagai Presiden Komisaris, kemudian diganti oleh Honggo Widjojo Kangmasto. Selain itu, Direktur Utama Bank DKI, Eko Budiwiyono digantikan dengan Kresno Sediarsi.
Pergantian dilakukan dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank DKI pada Rabu (17/6) lalu. Basuki memiliki target dalam beberapa tahun mendatang dengan sejumlah orang baru di Bank DKI.
"Yang kita harapkan dalam 2-3 tahun bisa bawa Bank DKI untuk go public dan bisa BUKU (Bank Umum Kegiatan Usaha) 4. Targetnya itu menggarap PKL (Pedagang Kaki Lima) melalui UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Makanya kita coba mau bangun pasar rakyat," papar Basuki.
Ahok juga menginginkan modal dapat diberikan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) DKI. "Kita inginnya kalau dapat suntikan modal jangan pinjamkan ke perusahaan, tapi ke UMKM. Mereka lebih milih minjamin ke perusahaan," kata Ahok.
Adapun komisaris baru Bank DKI lainnya, yakni Komisaris independen Ahdi Jumhari Luddin dan Komisaris, Heru Budi Hartono yang juga menjabat sebagai Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI. Sedangkan jajaran Direktur lainnya yakni Sigit Prastowo, Antonius Widodo Mulyono dan Farel Tia Silalahi.