REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Proses pergantian pucuk pimpinan di tubuh TNI terus bergulir. DPR pun telah menerima nama calon Panglima TNI yang diajukan Presiden Joko Widodo, yaitu Kepala Staff Angkatan Darat (KSAD), Jenderal TNI Gatot Nurmantyo. Sejumlah tantangan dan agenda besar menanti Gatot jika nantinya terpilih sebagai Panglima TNI dan menggantikan Jenderal TNI Moeldoko.
Direktur Eksekutif Institute for Defense Security and Peace Studies (IDSPS), Mufti Makarim menyebut, salah satu agenda terpenting yang mesti bisa diselesaikan Panglima TNI yang baru adalah meneruskan agenda reformasi TNI.
"Jika terpilih, pak Gatot mesti bisa mengawal dan terus menjalankan agenda reformasi TNI," kata Mufti saat dihubungi Republika, Rabu (10/6).
Reformasi TNI ini termasuk dengan terus mendorong TNI untuk lebih profesional, terutama dalam menjalankan tugas-tugas pokoknya menjaga kedaulatan dan pertahanan negara. Selain itu, Gatot juga diharapkan bisa menyelesaikan konflik-konflik yang kerap melibatkan anggota TNI dengan Polri dan TNI, atau antara sesama anggota TNI.
Pun dengan upaya mendorong penguatan kapasitas kemampuan, baik personil maupun Alutsista (Alat Utama Sistem Senjata) di tiap-tiap matra. "Termasuk penguatan-penguatan di tiga matra sekaligus, terutama dalam melakukan operasi-operasi yang sifatnya gabungan," kata Mufti.
Kemudian salah satu tantangan yang dihadapi Gatot, kata dia, adalah mengatasi keterbatasan anggaran pertahanan yang disiapkan pemerintah. Sementara di sisi lain, mantan Pangkostrad itu juga harus bisa meningkatkan kemampuan dan kapasitas baik prajurit maupun Alutsista yang dimiliki TNI saat ini.
Gatot juga diharapkan bisa membawa TNI menjadi kekuatan pertahanan yang disegani di kawasan atau regional. Hal ini sesuai dengan keinginan Presiden Joko Widodo untuk menjadikan TNI sebagai kekuatan yang kuat di kawasan. Untuk mewujudkan hal ini, maka diperlukan leadership yang kuat.
"Pak Gatot diharapkan bisa memenuhi keinginan Presiden tersebut dengan mendorong profesionalisme TNI. Jadi rasanya tidak perlu lagi konflik-konflik yang tidak penting itu," tutur Mufti.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
