REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan proyek penyediaan tenaga listrik hingga 35.000 MW akan cepat terealisasi. Namun itu dengan catatan jika masalah pembebasan lahan dan perizinan dapat diselesaikan.

"Kalau dua hal itu diselesaikan, akan cepat pembangunan proyek listrik 35.000 MW," kata Presiden dalam Rakornas VI Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Rabu (27/5).

Ia menyebutkan angka 35.000 MW itu sebenarnya bukan target tetapi merupakan kebutuhan di Indonesia yang harus tersedia. "Hingga sekarang baru ada 50.000 MW, saya optimistis bisa dicapai," katanya.

Terkait dengan pembebasan lahan untuk proyek listrik itu, Presiden meminta pemerintah daerah ikut berperan dalam merealisasikannya. "Daerah harus memndukung penuh dan ikut cawe-cawe, birokrasi perizinan juga harus dipotong agar tidak terlalu lama dan rumit," katanya.

Presiden meminta agar daerah tidak terpaku pada proyeknya saja. Tetapi, lanjut Jokowi, juga harus melihat dampak lanjutan dari adanya pasokan energi yang memadai.

"Ini bisa memberikan penerangan ke seluruh desa, industri mikro dan kecil juga bisa berproduksi dan berkembang," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika